Walikota Samarinda Sampaikan LKPJ Tahun 2020, Dinas Pertanahan Jadi Sorotan, Puluhan OPD Dapat Apresiasi

- Sidang paripurna DPRD Kota Samarinda masa persidangan I tahun 2021 dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Samarinda tahun anggaran 2020 digelar pada, Rabu (31/3/2021).

Walikota Samarinda Sampaikan LKPJ Tahun 2020, Dinas Pertanahan Jadi Sorotan, Puluhan OPD Dapat Apresiasi
Andi Harun, Walikota Samarinda Saat diwawancara awak media usai paripurna penyampaian LKPJ, Rabu (31/3/2021)/ IST

RUBRIK.ID, SAMARINDA - Sidang paripurna DPRD Kota Samarinda masa persidangan I tahun 2021 dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Samarinda tahun anggaran 2020 digelar pada, Rabu (31/3/2021).

Dihadiri langsung oleh Walikota Samarinda Andi Harun, beberapa laporan pertanggungjawaban serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) disampaikan.

Salah satu yang menjadi sorotan yakni realisasi anggaran Dinas Pertanahan Kota Samarinda. Realisasi hanya menyentuh angka 30 persen.

"Jadi gini memang menilai satu OPD dengan OPD lainnya tidak bisa dengan parameter yang sama. Karena tingkat problem pelaksanaan penyerapan anggaran itu berbeda-beda," ujar Andi Harun kepada awak media, Rabu (31/3/2021).

Alasan minimnya realisasi anggaran tersebut memiliki beberapa faktor. Diantaranya pula terkait prinsip kehati-hatian yang selalu menjadi dasar pengambilan keputusan.

"Tentu ini prinsip kehati-hatian kita mau membebaskan tiba-tiba terindikasi ini suratnya masih sengketa. Kita juga gak bisa merealisasikan pada saat masih ada problem apalagi itu mengarah pada potensi hukum," jelasnya.

Namun Andi Harun memastikan anggaran pembebasan lahan yang telah melewati tahun anggaran akan ditopang tahun berikutnya.

"Tapi pasti di carry over (menopang) pada tahun berikut. Kalau tidak dibebaskan tahun ini akan di carry over pada tahun berikutnya," katanya.

Secara keseluruhan LKPJ Walikota Samarinda tahun 2020 memiliki trend positif. Terlepas dari Dinas Pertanahan Pemkot Samarinda melaporkan serapan anggaran merata. Salah satu contoh adalah Dinas PUPR Samarinda. Realisasi anggaran sentuh angka 90 persen.

"Setelah saya jelaskan bahwa tingkat permasalahan di dinas itu berbeda-beda. PUPR lancar diatas 90 persen. Hanya satu itu aja pasti kalian penasaran sekarang saya sudah kasih tau jawabannya membebaskan lahan tidak mudah. Dipaksakan nanti bermasalah dan berisiko ini," pungkasnya. (advertorial)