Wahyu Terjerat Korupsi, KPU Tetap Beri Batasan Koruptor di Pilkada

Wahyu Terjerat Korupsi, KPU Tetap Beri Batasan Koruptor di Pilkada
RUBIK.ID- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan pihaknya tetap akan mengatur pembatasan terhadap mantan narapidana korupsi ikut dalam Pilkada Serentak 2020.\n\nAturan itu akan tetap dijalankan meski Komisioner Wahyu Setiawan terjerat kasus dugaan suap PAW caleg PDIP Harun Masiku. Arief mengatakan KPU berpegangan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan napi koruptor maju pilkada paling cepat lima tahun setelah menjalani masa tahanan.\n\n"Ini bukan persoalan pede atau enggak pede. Problemnya adalah MK sudah memutuskan bahwa napi korupsi boleh maju, bukan hanya napi korupsi, napi apapun boleh maju setelah jeda lima tahun," kata Arief saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (23/1).\n\nDalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, KPU hanya mengatur pencalonan pilkada mengutamakan calon bukan napi koruptor. KPU juga mengatur setiap calon kepala daerah harus meneken pakta integritas yang menyatakan komitmen untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.\n\nArief menuturkan KPU akan merevisi Peraturan KPU tersebut setelah putusan MK. Akan tetapi saat ini KPU masih menggodok revisi tersebut, terutama soal penjelasan frasa "lima tahun setelah menjalani masa tahanan".\n\nKPU juga berencana membuat aturan agar mantan koruptor mengungkap statusnya ke publik pada hari pencoblosan. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapat pertimbangan.\n\n"Kalau memang tidak bisa dia yang melakukan, KPU yang melakukan. Misalkan gini, di TPS ini (ditempel pemberitahuan) ini daftar mantan napi koruptor," ucap Arief.\n\nSebelumnya, KPK menduga Wahyu meminta uang Rp900 juta untuk membantu caleg PDIP Harun Masiku sebagai pengganti anggota DPR yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas. Saat masih menjadi anggota KPU, Wahyu menjabat sebagai Komisioner Bidang Sosialisasi partisipasi masyarakat.\n\nDia termasuk komisioner KPU yang selama ini vokal mengenai isu korupsi. Bahkan Wahyu tidak ingin mantan terpidana kasus korupsi mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah.\n\nMisalnya pada Pilkada 2018 lalu, Wahyu menyatakan KPU ingin memuat larangan bagi mantan terpidana korupsi mendaftar sebagai calon kepala daerah melalui peraturan KPU (PKPU). (*)\n\nArtikel ini telah tayang di CNN Indonesia dengan judul "Wahyu Terjerat Korupsi, KPU Tetap Batasi Koruptor di Pilkada" https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200123201248-32-468189/wahyu-terjerat-korupsi-kpu-tetap-batasi-koruptor-di-pilkada