Usai Terima Laporan dari BIN, Pemerintah Akan Buat Omnibus Law untuk Dunia Digital, Ini Fungsinya

Rencana pembuatan omnibus law bidang digital ini usai menerima laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN) merujuk studi kasus yang terjadi di sejumlah negara.

Usai Terima Laporan dari BIN, Pemerintah Akan Buat Omnibus Law untuk Dunia Digital, Ini Fungsinya
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD/suara.com

RUBRIK.ID - Berita Nasional yang dikutip RUBRIK.ID tentang Pemerintah berencana membuat omnibus law  yang mengatur dunia digital dalam negeri.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah berencana membuat Omnibus Law untuk ranah digital.

Nantinya, Omnibus Law itu bakal mengatur lalu lintas transaksi elektronik yang belum tertampung dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Rencana pembuatan omnibus law bidang digital ini usai menerima laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN) merujuk studi kasus yang terjadi di sejumlah negara.

"Ada paparan dari BIN tentang betapa bahayanya dunia digital ini berdasar studi di berbagai negara, berdasar survei, berdasar temuan-temuan kasus yang dipaparkan BIN.

Lalu kita memutuskan untuk membuat omnibus law di bidang elektronik," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Menurut Mahfud, omnibus law bidang bidang digital merupakan UU yang lebih komprehensif.

Di mana di dalamnya nanti mengatur perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik dalam bentuk uang, hingga transaksi berita.

Selain itu, omnibus law bidang digital juga dapat memperkuat pertahanan negara di bidang siber, termasuk mengantisipasi serangan intelijen.

Akan tetapi, pembuatan omnibus law bidang elektronik ini masuk dalam rencana jangka panjang.

"Nah ini yang jangka panjang, yang jangka pendek tadi segera akan melakukan revisi pasal-pasal tertentu terhadap UU ITE," ujar Mahfud.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan akan merevisi empat pasal Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Empat pasal yang bakal diperbaiki meliputi pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36. Perbaikan ini juga satu paket dengan penambahan satu pasal dalam UU ITE, yakni pasal 45C.

Perbaikan dan penambahan pasal dalam UU ITE akan dilakukan dalam waktu dekat. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud: Pemerintah Bakal Buat Omnibus Law Bidang Digital" https://nasional.kompas.com/read/2021/06/08/16432381/mahfud-pemerintah-bakal-buat-omnibus-law-bidang-digital?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sticky_Mobile.