Usai Bimtek di Kemendagri, Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun

Usai Bimtek di Kemendagri, Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun
Usai Bimtek di Kemendagri, Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun
RUBRIK.ID, SAMARINDA ? Awal Oktober lalu, sebanyak 55 anggota DPRD Kaltim ikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Kemendagri Jakarta.\n\nUsai ikuti Bimtek tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Andi Harun, meminta para anggota dewan bisa refleksikan hasil Bimtek dalam kegiatan kedewanan ke depan.\n\nDijelaskannya, beberapa isu-isu aktual terkait dengan tugas dan fungsi anggota DPRD yang didapat dari hasil orientasi atau pendalaman tugas anggota dewan. Pertama kata dia, terkait dengan tata tertib (tatib) anggota dewan.\n\n?Tatib itu merupakan pedoman pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga tatib itu harus fleksibel terhadap kebutuhan masyarakat. Kecuali yang secara nyata dan tegas telah diatur oleh undang-undang dan peraturan pemeritah,? katanya.\n\nTatib sebut Politikus Gerindra ini berfungsi sebagai alat kontrol bagi tata cara pelaksanaan tugas anggota DPRD, sehingga jika terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan presesi terhadap pelaksanaan fungsi tugas DPRD, akan kembali ke tatib.\n\nTak hanya itu, Andi Harun juga menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang selam ini menjadi tumpuan bagi anggota dewan dalam hal membantu kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama pada dapil anggota DPRD yang bersangkutan merupakan instrumen perencanaan pembangunan di dalam DPRD.\n\n?Kalau dipemerintah, ada namanya musrembang, dan disinilah pentingnya DPRD menyusun sebuah perda, agar pokir DPRD itu terkoordinasi oleh forum perencanaan pembangunan yang ada dilingkunan pemerintah. Karena secara UU pokir itu merupakan instrumen perencanaan pembangunan,? jelasnya.\n\nIa juga ingin menegaskan fungsi pengawasan, dalam hal pimpinan anggota DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.\n\n?Fungsi pengawasan DPRD itu, memang sudah sangat jelas landasan yuridisnya di dalam peraturan perundang-undangan kita, sekarang tinggal bagaimana pimpinan anggota DPRD itu melaksanakan itu dengan baik, yakni fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan daerah dan produk-produk hukum daerah,? katanya. (advertorial)