Tim Satgas Covid 19 Imbau Warga Stop Bikin Acara yang Memunculkan Kerumunan, Jika Nekad Ada Konsekuensi Hukum Buat Para Pelanggar Prokes

Lanjut dia tentang pengawasan pemerintah, sambung Sugeng, hal itu disebabkan adanya keterbatasan Pemerintah khususnya Tim Satgas dalam menghimbau masyarakat, terkait penangan pandemi Covid-19 di Kota Tepian.

Tim Satgas Covid 19 Imbau Warga Stop Bikin Acara yang Memunculkan Kerumunan, Jika Nekad Ada Konsekuensi Hukum Buat Para Pelanggar Prokes
Ilustrasi Prokes/liputan6.com

RUBRIK.ID, SAMARINDA - Masa pandemi saat ini benar-benar membuat gerak sosial masyarakat menjadi terbatas.

Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pemkot Samarinda menerjunkan petugas satgas covid 19 untuk mengimbau dan menegakkan prokes kepada masyarakat.

Namun demikian masih saja ada masyarakat yang tak mematuhi prokes.

Menanggapi hal itu, Plh Wali Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin menyebut ada kategori pelanggaran berkenaan dengan rekomendasi keramaian Satgas Covid-19 Kota Samarinda, yang seharusnya sudah tidak dikeluarkan mulai Januari 2021 lalu.

"Kita gak ada keluarkan rekomendasi memang. Ya kalo ada kegiatan keramaian itu berarti tidak ada ijin, kan begitu," tutur Sugeng, Rabu (24/2/2021).

Ia pun menambahkan, akan memerintahkan BPBD Samarinda untuk lebih ketat memantau kerumunan masyarakat.

Sementara untuk masyarakat yang menjalankan acara dan menimbulkan kerumunan.

Maka akan ada teguran dari satgas yang berwenang.

"Kalau tidak ada ijin dan sudah terlaksana bagaimana menarik mundurnya. Iya nanti, saya perintahkan dari BPBD untuk menindaklanjuti," bebernya.

Lanjut dia tentang pengawasan pemerintah, sambung Sugeng, hal itu disebabkan adanya keterbatasan Pemerintah khususnya Tim Satgas dalam menghimbau masyarakat, terkait penangan pandemi Covid-19 di Kota Tepian.

Sugeng pun mengakui, dirinya mengalami dilematis secara pribadi perihal acara-acara yang diselenggarakan oleh masyarakat di kala masa pandemi tersebut.

"Iya kan susah juga kalau kita berhadapan dengan masyarakat ini kan. Kalau dia sudah siap, dan kita tidak antisipasi satu-dua minggu sebelumnya, dan satu malam sebelum pelaksanaan dia sudah masak, sudah apa. Nah ini kadang-kadang jadi dilematis," sambung Sugeng.

Ia menegaskan, setiap pelanggaran yang terjadi apapun bentuknya memiliki konsekuensi hukum.

"Ya memang ada konsekuensi, biar begitu harus ada hukuman. Paling tidak teguran harus dilakukan, bahwa kalau melanggar itu ada konsekuensi nya," imbuhnya.

Sugeng pun menyarankan masyarakat agar saling berpadu melawan pandemi Covid-19 di Samarinda.
Karena menurutnya, pandemi virus Covid-19 bukan dongeng semata dan benar-benar ada.

"Bukan dongeng. Dan korbannya sudah terlalu banyak. Oleh karena itu, ini tidak mungkin diselesaikan pemerintah sendiri. Tetapi, yang harus mendukung dan menjadi garda terdepan itu adalah masyarakat sendiri. Kesadaran masyarakat yang kita harapkan, agar bisa betul-betul memutus pandemi Covid-19 ini," pungkas Sugeng. (*)