Tekwan Ajat Ditetapkan Tersangka, Masyarakat Hukum Adat Dayak Bakal Bersurat ke Presiden

Tekwan Ajat Ditetapkan Tersangka, Masyarakat Hukum Adat Dayak Bakal Bersurat ke Presiden
Tekwan Ajat Ditetapkan Tersangka, Masyarakat Hukum Adat Dayak Bakal Bersurat ke Presiden
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Nasib naas dialami Theodorus Tekwan Ajat.\n\nIa adalah tokoh pemuda yang juga masyarakat hukum adat Dayak Bahau Busang Umaaq Suling Kampung Long Isung.\n\nTheodorus Tekwan Ajat berdomisili di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kaltim.\n\nNasib naas yang ia alami tak lepas usai adanya tuduhan sebagai pelaku kriminalisasi.\n\nImbasnya, ia alami penahanan selama 107 hari, lantaran di tetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Kutai Barat, pada tanggal 30 Agustus 2014 lalu.\n\nTekwan mengaku, bahwa dirinya dikenakan pasal 368 KUHP subsider Pasal 335 Ayat (1) KUHP, atas dugaan kasus pengancaman, disertai dengan kekerasan.\n\nHingga Jumat (16/08/2019) terhitung 2.015 hari dirinya (Tekwan), menyatakan masih menyandang status tersangka tanpa ada kepastian hukum.\n\nHal itu ia sampaikan saat ditemui oleh awak media di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kaltim, di Jl. Gitar, Samarinda Kota.\n\nBersama Direktur Eksekutif Walhi Kaltim Yohana Tiko dan Ketua Perkumpulan Nurani Perempuan Samarinda yakni Martha Doq, serta Buyung Marajo perwakilan Pokja 30 dan Jaringan Advokasi lingkungan Hidup, serta Pokja PPS Kaltim, Theodorus Tekwan Ajat melakukan jumpa pers dengan awak media kota Samarinda di kantor Walhi Kaltim.\n\nDalam pertemuan dengan media itu, Tekwan menegaskan pihaknya akan segera mengajukan surat perlindungan hukum dan bantuan akselerasi penyelesaian konflik kepada Presiden RI, Joko Widodo dalam waktu dekat.\n\nPenetapan setatus tersangka dan penahanan itu bukan tanpa sebab. Dijelaskan, penahanan yang terjadi kepada dirinya oleh aparat Kepolisian, bermula pasca penolakan yang dilakukan sejumlah tokoh masyarakat Long Isung, terhadap aktivitas perusahaan pemilik konsesi hak pengelolaan hutan (HPH).\n\nPerusahaan tersebut dimiliki oleh PT.Kemakmuran Berkah Timber (Roda Emas Group), yang disebut telah mencaplok hutan adat mereka, yang hingga kini belum menuai kesepakan dengan pihak perusahaan.\n\n"Ada dua poin konflik yang dihadapi masyarakat adat Long Isun. Jadi pertama, kami meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk menghentikan aktifitas perusahaan karena belum ada persetujuan dari masyarakat. Kedua, meminta Bupati Kutai Barat dan Presiden RI untuk menghentikan upaya kriminalisasi yang dilakukan pihak perusahaan kepada sejumlah masyarakat." Ungkap Tekwan, Jumat (16/08/2019).\n\nTekwan menilai, adanya indikasi tindakan manipulatif oleh Bupati Kutai Barat, untuk mengecilkan wilayah adat kampung Long Isun melalui penerbitan surat keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor 136.146.3/K.917/201, tentang penetapan dan pengesahan batas wilayah kampung di Kecamatan Lonf Pahangai.\n\n"Tidak hanya saya yang melakuman penolakan selaku putra daerah, terhadap konflik tata batas antara masyarakat kampung Long Isun dan masyarakat kampung Naha Aruq dengan PT.Kemakmuran Berkah Timber (PT.KBT)." imbuhnya. (*)\n\n