Tanggapi Kasus Tambang Ilegal, Dewan Sebut Perlu Ada Sistem Pengaduan Online untuk Masyarakat

Perputaran rupiah yang begitu besar membuat sektor pertambangan dilirik banyak oknum pengusaha sebagai lahan bisnis yang seksi untuk digarap.

Tanggapi Kasus Tambang Ilegal, Dewan Sebut Perlu Ada Sistem Pengaduan Online untuk Masyarakat
Sarkowi V Zahry, Anggota Komisi III DPRD Kaltim saat diwawancara awak media, Selasa (30/6/2020)/Rubrik.id

RUBRIK.ID, SAMARINDA - Kasus tambang bara ilegal di Bumi Mulawarman seperti tak ada habisnya.

Perputaran rupiah yang begitu besar membuat sektor pertambangan dilirik banyak oknum pengusaha sebagai lahan bisnis yang seksi untuk digarap.

Seperti yang dilakukan di Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di kawasan tersebut diduga banyak aktivitas tambang ilegal beroperasi.

Hal ini mendapat tanggapan anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry.

Anggota legislatif Dapil Kukar tersebut mengatakan, mengenai tambang ilegal pihaknya sudah beberapa kali minta kepada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) untuk melakukan inspeksi di lapangan, bahkan sekarang sudah ada kerjasama antara Distamben-Polda Kaltim dan kejaksaan.

“Saya pikir, harusnya kalau ada temuan seperti itu, masyarakat agar segera melaporkan kepada instansi terkait, DPR sekarang juga mendorong agar disiapkan laporan atau pengaduan secara online, supaya Distamben segera menyikapi untuk hal itu terkait tambang-tambang ilegal,” ujarnya saat ditemui di lantai 6 Gedung D Karang paci, Senin (29/6/2020).

Anggota DPRD Kaltim fraksi Golkar tersebut mengakui masyarakat kebingungan untuk melaporkan aktifitas tambang ilegal.

Sehingga, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu antara masyarakat penegak hukum, dan pemerintah.

“Jadi tidak bisa hanya satu dua pihak saja, karena masalah tambang ini sangat kompleks, pelanggarannya sering terjadi tetapi ketika dilaporkan lalu diinspeksi tapi sudah tidak ada, begitu kan sering terjadi,” timpalnya.

Guna menangani kasus-kasus tambang ilegal di Kaltim, Sarkowi menilai perlu tim secara terpadu yang melibatkan unsur Kejakasaan, Distamben, TNI bahkan Polri juga KPK.

"Yang kita perlukan saat ini adalah bagaimana ada online laporan maka dengan demikian mereka bisa menyusun langkah strategis untuk penanganan, selama ini kan berjalan masing-masing. Kalau tim ini sudah mulai diaktifkan maka secara otomatis akan lebih mudah mengkroscek tambang tambang itu,” tutupnya. (advertorial)