Tak Ingin Ada Pembiaran, Sejumlah Fraksi di Karang Paci Usulkan Hak Angket di Polemik Plt Sekprov Kaltim

Tak Ingin Ada Pembiaran, Sejumlah Fraksi di Karang Paci Usulkan Hak Angket di Polemik Plt Sekprov Kaltim
Tak Ingin Ada Pembiaran, Sejumlah Fraksi di Karang Paci Usulkan Hak Angket di Polemik Plt Sekprov Kaltim
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Sempat jadi perbincangan di anggota dewan periode lalu, polemik terkait Plt Sekprov Kaltim kembali berlanjut di periode anggota dewan DPRD Kaltim saat ini.\n\nPasalnya, sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, menggulirkan wacana hak angket terkait polemik Sekretaris Provinsi Kaltim yang hingga kini tidak difungsikan oleh Gubernur, Isran Noor.\n\nWacana hak angket tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kaltim yang digelar di ruang rapat lantai 6 Komplek DPRD Kaltim, Selasa (22/10/2019).\n\nDalam agenda tersebut Fraksi PKB mengusulkan kepada seluruh anggota DPRD Kaltim untuk menggunakan salah satu hak yang dimilikinya yaitu hak angket berkaitan dengan jabatan sekprov Kaltim.\n\nSekretaris Fraksi PKB DPRD Kaltim, Sutomo Jabir membenarkan bahwa pihaknya lah yang menginisiasi DPRD Kaltim untuk menggunakan hak angket.\n\n"Kita ketahui bersama bahwa ada hal yang meresahkan yang sedang terjadi saat ini, kita ketahui bersama ada pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur menurut fraksi PKB yaitu hingga saat ini Gubenur tidak melaksanakan Keppres 133/TPA tahun 2018 tentang pengangkatan Abdullah Sani sebagai Sekda Provinsi Kaltim,"jelasnya.\n\nIa menambahkan bahwa pihaknya khawatir apabila Gubenur tetap menggunakan Plt. Sekprov maka hal tersebut akan menimbulkan implikasi hukum terhadap kebijakan - kebijakan yang disahkan.\n\n"Ini kan akan berbuntut panjang nantinya. Oleh karena itu saya pikir DPRD tidak boleh tinggal diam, nanti seolah - olah ada pembiaran,"ungkapnya.\n\nTerkait dukungan dari Fraksi lain di DPRD Kaltim, Sutomo mengatakan bahwa mayoritas fraksi dan anggota DPRD Kaltim sepakat untuk menggunakan hak angket.\n\n"Secara personal mereka (anggota DPRD Kaltim) sepakat untuk menggunakan hak itu (angket). Bahkan sebagian telah membubuhi tanda tangan di surat dukungan seperti kawan - kawan dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera), sementara rekan - rekan lainnya akan segera menyusul,"pungkasnya.\n\n\n\nTerpisah Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis yang dihubungi melalui telepon seluler menyatakan bahwa fraksinya mendukung secara penuh usulan dari fraksi PKB untuk menggunakan hak angket terkait Sekprov Kaltim.\n\n"PDIP Perjuangan mendukung penuh hak angket yang saat ini bergulir dan saya selaku ketua fraksi menjamin 11 anggota DPRD Kaltim dari PDI Perjuangan akan segera menandatangani surat dukungan hak angket tersebut,"tutupnya.\n\nSementara itu, Plt Sekprov Kaltim, M. Sabani yang dikonfirmasi hal tersebut, mengaku dirinya baru mengetahui adanya kabar anggota dewan di DPRD Kaltim yang ingin ajukan hak angket.\n\n"Saya tak tahu infonya," katanya.\n\nIa mempersilakan tim redaksi Diksi, untuk konfirmasi langsung ke Gubernur Kaltim terkait usulan hak angket tersebut.\n\n"Ke pak Gubernur (Isran) saja," katanya.\n\nM. Sabani sampaikan, arahan yang ia terima sampai saat ini, dirinya masih dipercaya sebagai pengemban jabatan Plt Sekprov Kaltim oleh Isran Noor.\n\n"Ya sejauh ini begitu," katanya. (*)