Suntikan Modal Pemprov Sebesar Rp 300 ke Bankaltimtara Dipertanyakan, Pihak Bankaltimtara Beri Penjelasan

Melalui Ketua Fraksi PKB Syafruddin, ia menyebut kondisi Bankaltimtara yang sedang dalam masalah dinilai sangat tidak layak mendapatkan penambahan penyertaan modal dari Pemprov Kaltim.

Suntikan Modal Pemprov Sebesar Rp 300 ke Bankaltimtara Dipertanyakan, Pihak Bankaltimtara Beri Penjelasan
Ilustrasi Foto Bankaltimtara tampak dari luar, Jumat (28/8/2020)/Ho

RUBRIK.ID, SAMARINDA - Rencana Pemerintah Daerah (Pemprov Kaltim) menambah suntikan dana segar senilai Rp 300 miliar kepada Bankaltimtara menuai banyak kritik dari beberapa Fraksi DPRD Kaltim. Diantaranya Fraksi PKB dan Fraksi Gerindra.

Melalui Ketua Fraksi PKB Syafruddin, ia menyebut kondisi Bankaltimtara yang sedang dalam masalah dinilai sangat tidak layak mendapatkan penambahan penyertaan modal dari Pemprov Kaltim.

"Bank Kaltimtara inikan sedang bermasalah karena banyak kredit macet yang terjadi di Bank Kaltimtara," katanya kepada Vonis.id beberapa waktu lalu.

Dihubungi terpisah, Pemimpin Sekretariat Perusahaan Bankaltimtara, Baharuddin Rifai mengakui bahwa memang ada kredit bermasalah yang sedang dihadapi Bankaltimtara. Namun, nilainya masih jauh di bawah standar aturan regulator.

"Jadi sebenarnya penambahan modal itu bukan karena untuk menutupi kredit macet tapi hanya untuk penguatan bisnis untuk menghadapi IKN. Jadi persiapan kita sejak dini lah," ujar Baharuddin Rifai saat dikonfirmasi Vonis.id melalui sambungan telepon aplikasi telegram, Jumat (28/8/2020).

Lanjut Rifai sapaanya, yang kedua Bankaltimtara memiliki rencana program perbankan speed of syariah. 

"Jadi itukan sedikit menggerus permodalan. Jadi kami memang butuh modal. Jangan ada asumsi penyertaan modal ini untuk menutupi kredit, tidak," tegasnya.

Rifai pun menyebut bahwa status Bankaltimtara masih dalam kategori bank yang sehat.

"Yang perlu dicatat Bankaltimtara selama ini masih dikategorikan bank yang sehat kok," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, kucuran modal ke bank plat merah dipertanyakan karena Kaltim masih berada di pandemi Covid-19. Hal tersebut juga mendapat sorotan oleh Hairul Anwar, Pengamat Ekonomi Kaltim.

Hairul Anwar menyebut saat ini Kaltim sedang dalam kondisi tidak normal. Untuk itu, mestinya Pemprov Kaltim juga melakukan pengambilan kebijakan dengan cara yang tidak normal.

Sejak Maret hingga saat ini ekonomi sedang terganggu di Indonesia termasuk Kaltim. Tapi sekarang, warga mulai optimis dengan diterapkannya new normal atau adaptasi kebiasaan baru. 

Pemerintah sudah melakukan dukungan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mulai dari pencairan gaji ke-13, sampai subsidi untuk karyawan swasta.

"Jangan sampai pemerintah pusat sudah mengucurkan duit, tapi warga justru melakukan pembelian barang impor.

Di sinilah Pemprov Kaltim harus berperan melakukan suplai modal ke usaha kecil menengah di Kaltim," kata Cody sapaan akrabnya, dihubungi Kamis (27/8/2020).

Cody menjelaskan Pemprov Kaltim melalui Bankaltimtara harus membatu geliat ekonomi dari usaha kecil. Bila modal Rp300 miliar digunakan untuk bantuan modal ke usaha kecil di Bumi Etam, hal tersebut tidak masalah dilakukan.

"Mekanisme pembayaran kreditnya juga diatur sedemikian rupa. Bunga rendah dan masa waktu mulai pembayaran cicilannya juga diatur, misalnya 6 bulan setelah pinjaman dilakukan baru cicilan utang dilakukan. Ini akan menarik agar usaha kecil mulai berjalan," sambungnya.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman ini menegaskan jangan sampai penyertaan modal ini diperuntukan membayar utang atau menutupi NPL (Non Performing Loan), wajar kucuran modal itu dipertanyakan. Termasuk dipertanyakan oleh DPRD Kaltim.

"Jangan sampai penyertaan modal tersebut justru digunakan Bankaltimtara untuk menutupi kerugian dari kredit macet," ungkapnya.

Selain itu,  jajaran direksi Bankaltimtara diharap tidak pelit menjelaskan maksud penyertaan modal tersebut kepada DPRD Kaltim.

Sebagai perwakilan dari masyarakat, DPRD memiliki hanya mendapat penjelasan dari pihak direksi Bankaltimtara. Hal itu karena bank milik daerah tersebut mengelola uang rakyat kaitannya keuangan daerah.

"Jika Rp300 miliar tersebut hanya untuk menutupi kredit macet dan operasional Bankaltimtara, wajar dikritisi. Itu kinerja yang buruk. Lebih baik ganti aja direksinya," pungkasnya. (*)