Sudah 2 Kali Kemendari Kirim Surat, APBD Kaltim Bisa Ditolak

Sudah 2 Kali Kemendari Kirim Surat, APBD Kaltim Bisa Ditolak
Sudah 2 Kali Kemendari Kirim Surat, APBD Kaltim Bisa Ditolak
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Tercatat, bukan sekali, melainkan 2 kali Kementerian Dalam Negeri buat surat terkait polemik Sekretaris Provinsi di Kaltim yang tak kujung selesai. Satu surat teguran kepada Gubernur Kaltim, dan satu lagi surat penghentian adiministrasi dokumen dari dan terhadap Pemprov Kaltim.\n\nKamis (14/8/2019), kenakan jas hitam di depan rapat paripurna DPRD Kaltim, Gubernur Kaltim Isran Noor berujar lantang. Adanya pemberitaan di media massa, baik cetak ataupun online yang menyinggung persoalan Sekprov Kaltim terkesan tak diindahkan.\n\nSaat itu, kalangan media menyoroti pembahasan APBD P Kaltim 2019 yang tidak melibatkan Abdullah Sani, Sekprov Kaltim definif yang dilantik Mendagri.\n\nDikhawatirkan, tak adanya nama Sekprov dalam pembahasan, membuat Raperda APBD P Kaltim yang nantinya dibawa ke Kemendagri menjadi percuma.\n\nApalagi, satu hari sebelum itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar juga telah berucap bahwa kemungkinan ditolaknya Raperda APBD P Kaltim 2019 oleh Kemendagri masih ada.\n\n"Pasti ditolak. Karena tidak ditanda tangani Sekda definitif. Jangan buat tidak jelas, sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Barang siapa yang menentang hukum positif, maka risiko hukumnya ditanggung penumpang, Begitu saja, Itu kan ada risiko pidananya, risiko lalainya. Silakan saja, ada hukum yang berlaku," kata Bahtiar, Selasa (13/8/2019).\n\nMeski demikian, Isran jalan terus. Ia berkata lantang, Raperda APBD P Kaltim 2019 itu akan diterima oleh Kemendagri, untuk selanjutnya disahkan menjadi Perda. Keyakinan itu tak hanya diucapkan saat diwawancara jurnalis seusai rapat paripurna, melainkan juga saat dirinya berdiri di panggung depan rapat paripurna DPRD Kaltim itu.\n\n?Saya yakin akan diterima. Orang-orang di Kemendagri adalah orang-orang yang sangat mengerti aturan. Yakinlah, saya yang tanggung jawab,? kata Isran yang kemudian disambut riuh tepuk tangan anggota Dewan yang hadir di rapat pada 14 Agustus itu. (*)\n\nDua Surat Kemendagri\n\nImbas dari belum diaktifkannya Sekprov Kaltim, Abdullah Sani untuk jalankan tugasnya sesuai fungsi, membuat Kemendagri juga tak tinggal diam.\n\nTercatat, dua kali Kemendagri kirimkan dua surat. Satu surat teguran kepada Isran Noor pada 9 Agustus 2019 lalu.\n\nDi surat teguran itu, pada poin 6 sub (c), Kemendagri menyatakan bahwa keputusan/ tindakan dalam lingkup kewenangan Sekretaris Daerah dinyatakan tidak sah, apabila dibuat oleh Pejabat selain Sekretaris Daerah yang akan berimplikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.\n\nNamun, usai surat itu terbit dan telah dikonfirmasi oleh Kapuspen Kemendagri, baik Isran Noor dan Ketua DPRD Kaltim, M. Syahrun, belum merespon apakah surat itu telah diterima atau tidak oleh kedua Lembaga eksekutif dan legislatif di Kaltim.\n\nM. Syahrun, bahkan sampaikan, bahwa ia sama sekali tidak mengetahui adanya surat teguran Kemendagri itu.\n\n?Belum terima. Saya baca saja belum,? ucap M. Syahrun saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (14/8/2019) lalu.\n\nSementara Isran, justru malah bertanya balik saat dikonfirmasi akan surat teguran.\n\n?Surat apa itu,? kata Isran Noor.\n\nBelum selesai akan surat teguran, pada 16 Agustus 2019, Kemendagri kembali layangkan surat.\n\nYang berbeda, kali ini bukan ditujukan kepada Pemprov Kaltim ataupun Gubernur Kaltim, tetapi ditujukan ke beberapa Lembaga.\n\nSurat yang tertanggal 16 Agustus 2019 itu, terkait layanan terhadap pemerintah provinsi Kaltim.\n\nSurat ditujukan kepada Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Para Kepala Badan, Sekretaris BNPP serta Karo/ Kapus di Lingkup Setjen.\n\nSurat tercantum ditandatangani Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo.\n\nDalam surat itu, pada poin 2 disebutkan bahwa sampai saat ini Gubernur Kaltim belum fungsikan Sekda sebagai pemimpin Sekretariat Daerah.\n\nSementara di poin 3, dicantumkan bahwa Mendagri telah keluarkan Surat Teguran kepada Gubernur Kaltim melalui surat Nomor 821/7672/SJ tanggal 9 Agustus 2019.\n\nPoin penting lainnya ada di poin 4.\n\nDi poin itu, disebutkan bahwa layanan fasilitasi/ konsultasi dan evaluasi dokumen dari/ terhadap Pemprov Kaltim untuk sementara agar tidak ditindaklanjuti atau diproses apabila tanpa melalui/ melibatkan Sekretaris Daerah.\n\nTim redaksi kemudian konfirmasi kebenaran surat itu kepada Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.\n\nMelalui pesan WhatssApp ia sampaikan akan mengecek lebih dahulu surat tersebut.\n\n?Saya cek,? tulisnya.\n\nKemudian, tim redaksi kembali menghubungi Bahtiar via sambungan telepon beberapa jam setelahnya. Ia pun membenarkan adanya surat tersebut.\n\n?Ya, internal itu memang ada. Saya sudah cek di Otda. Itu internal, soal kebijakan Kemendagri,? ucapnya.\n\nMalam harinya, usai surat dari Kemendagri itu keluar, awak media kembali mempertanyai Isran Noor. Akan tetapi, Isran tetap menjawab tak serius akan surat dari Kemendagri tersebut.\n\n?Kenapa, kenapa, ada urusan apa?,? ujar Isran Noor yang kemudian langsung menuju mobil. (*)\n\nRaperda APBD Bisa Ditolak?\n\nSalah satu imbas dari tak adanya pelibatan Sekprov definitif, dalah kemungkinan ditolaknya Raperda APBD P Kaltim 2019 oleh Kemendagri.\n\nDiketahui, Raperda APBD P Kaltim 2019 ini telah disetujui oleh eskekutif dan DPRD Kaltim dalam rapat paripurna di Karang Paci beberapa hari lalu.\n\nSetelahnya, Raperda APBD P Kaltim 2019 ini kemudian dibawa ke Kemendagri untuk dievaluasi dan disetujui sebelum disahkan menjadi Perda.\n\nSejauh ini, sinyal dari pusat untuk tidak menyetujui Raperda APBD P Kaltim 2019, telah turun dua kali, yakni satu berupa surat teguran dan satu lagi berupa surat permintaan untuk tidak memproses dokumen dari dan kepada Pemprov Kaltim.\n\nSejauh ini, dalam pembahasan APBD P 2019 ataupun APBD Murni 2020, Gubernur Kaltim Isran Noor mulai turun gunung untuk ikut langsung lakukan pembahasan. Padahal, kewenangannya itu bisa saja diberikan kepada Sekprov, jika Sekprov definitif di Kaltim saat ini sudah resmi ada.\n\nHerdiansyah Hamzah kerap disapa Castro, Pengamat Hukum Unmul juga berikan penjelasannya akan polemik ini.\n\n?Kendali administrasi kan semuanya berada di sekprov. Jika sekprov definitif tidak diakui, sementara Plt juga tidak punya legitimasi hukum, maka lalu lintas administrasi akan lumpuh. Implikasinya, aktivitas pemerintah daerah akan menjadi terbengkalai. Mau gubernur ngurusin administrasi? Kan tak mungkin semua diurusin gubernur, sementara sebagian kewenangannya sudah ditarik ke sekprov. Misalnya dalam urusan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah dan pelaksaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah lembaga lain diinternal pemerintah. Itu sudah pasti akan terganggu. Dan tentu saja pada akhirnya publik yang dirugikan,? jelasnya.\n\nIa juga mempertanyakan siapa yang akan mengundang-undangkan Perda di kemudian hari.\n\nScreenshot Pasal 124 Permendagri 120/ 2018 Tentang Produk Hukum Daerah/ IST\n\n?Dalam Pasal 124 Permendagri 120/2018 tentang produk hukum daerah, kan jelas disebutkan jika sekretaris daerah memiliki kewenangan mengundangkan perda, perkada dan peraturan DPRD. Jadi setiap perda yang ditetapkan dan diteken oleh gubernur, dianggap tidak berlaku jika tidak diundangkan sekda. Coba cek disetiap perda, pasti ada tandatangan sekda,? ucapnya. (*)