Soal Temuan Kredit Macet Bankaltimtara, BPK Akui Telah Lewati Batas Waktu

Salah satu temuan kredit macet yang santer disebut adalah pemberian modal kredit kepada pemilik pusat perbelanjaan Plaza Mulia dan Hotel Selyca Mulia.

Soal Temuan Kredit Macet Bankaltimtara, BPK Akui Telah Lewati Batas Waktu
Genug Bankaltimtara

RUBRIK.ID, SAMARINDA - Beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kaltim dalam laporan hasil audit menemukan sejumlah permasalahan kredit macet pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bankaltimtara.

Terkait kasus tersebut, Kepala BPK Wilayah Kaltim, Dadek Nandemar mengatakan BPK telah melakukan pertemuan intensif dengan pihak BPD.

Hasilnya beberapa temuan telah ditindaklanjuti dan masih ada yang belum ditindaklanjuti oleh BPD.

Namun Dadek enggan menyebutkan secara pasti jumlah temuan yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti tersebut.

"Ada kredit macet yang belum melakukan pembayaran. Mungkin dari sisi kredit hanya 1 yang yang belum ditindaklanjuti dan itu signifikan nilainya," ujarnya saat diwawancara awak media, Selasa (25/8/2020).

Salah satu temuan kredit macet yang santer disebut adalah pemberian modal kredit kepada pemilik pusat perbelanjaan Plaza Mulia dan Hotel Selyca Mulia.

"Setahu saya sudah ditindaklanjuti oleh BPD, entah di take over atau bagaimana," ungkapnya.

Namun ia menegaskan bahwa batas waktu proses tindaklanjut temuan kasus kredit macet telah melebihi batas yang ditentukan, sehingga bisa saja  ditindaklanjuti ke ranah hukum.

"Sebetulnya prosesnya sudah lewat 60 hari proses tindaklanjut. Jadi terserah saja kalau ada yang ingin membawa masalah ini ke ranah hukum. Dari kami itulah proses pemeriksaan yang kami lakukan," terangnya.

Banyaknya jumlah temuan kredit macet di bank milik daerah oleh BPK Kaltim tersebut memunculkan dugaan adanya oknum pejabat BPD yang menyalahi prosedur dalam proses pemberian kredit.

Menanggapi hal itu, Dadek enggan menyebutkan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat BPD. 

"Kalau saya ranah hukum bukan wewenang saya bicara itu. Nanti dibilang saya sok tahu," ucapnya.

Dadek pun memberi lampu kuning bahwa seharusnya bank plat merah tersebut lebih berhati-hati dalam memberi rekomendasi kredit kepada kreditur.

"BPD Itu dibentuk oleh pemerintah daerah yang memberikan modal dasar. Itukan uang rakyat yang harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat juga," pungkasnya. (*)