Soal Surat Teguran Mendagri ke Gubernur Kaltim, Biro Pemerintahan Pemprov Mengaku Belum Terima Surat

Soal Surat Teguran Mendagri ke Gubernur Kaltim, Biro Pemerintahan Pemprov Mengaku Belum Terima Surat
Soal Surat Teguran Mendagri ke Gubernur Kaltim, Biro Pemerintahan Pemprov Mengaku Belum Terima Surat
RUBRIK.ID - Adanya informasi Surat Teguran yang diberikan Mendagri kepada Gubernur Kaltim Isran Noor ternyata belum diketahui oleh Biro Hukum dan Pemerintahan Setprov Kaltim.\n\nHal ini dijelaskan Plt Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltim, Suroto.\n\nIa samapaikan bahwa ia baru mengetahui adanya surat teguran tersebut dari media.\n\nSementara, untuk fisik suratnya, Suroto mengungkapkan, pihaknya belum pernah menerima, mendiaposisikan dan menyerahkan kepada pejabat terkait.\n\n?Belum liat saya. Saya hanya dengar-dengar saja,? ujarnya Rabu (14/8/2019), di Lantai VI, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.\n\n?Dan baru baca tadi pagi (Kemarin), di koran. Saya benar-benar tidak tahu adanya surat itu. Ya dari koran itu saya taunya,? lanjutnya menjelaskan.\n\nDitanyakan apakah sudah ada panggilan Gubernur Kaltim untuk membahas surat teguran tersebut, Suroto menjelaskan, belum ada undangan Gubernur Kaltim untuk membicarakan soal ini. Ia juga menjelaskan, bahwa tetang Sekdaprov Kaltim semuanya merupakan kewenangan Gubernur Kaltim.\n\n?Diundangpun belum kami untuk membicarakannya. Mungkin bisa ditanyakan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) soal hal ini. Soal adanya penunjukan Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat (Pj) itu BKD yang lebih tahu,? ujarnya.\n\nTerkait persoalan dikeluarkannya surat Plt, Plh dan PJ, Suroto menjelaskan, seluruhnya yabg dapat menjawab BKD Kaltim. Sebab, ditegaskan olehnya, kewenangan untuk mengeluarkan surat tersebut ada pada BKD Kaltim. Sedangkan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Setprov Kaltim tidak memiliki kewenangan soal hal tersebut.\n\n?Kalau persoalan seperti ini, kami di Biro Hukum tidak mengetahui. Apalagi di Biro Pemerintahan, tambah tidak ada sangkut pautnya. Sebab, itukan kaitannya dengan pemerintahan. Jadi, semuanya kepada BKD. Mereka yang mengeluarkan surat-surat itu. Soal landasan hukum dikeluarkannya surat-surat itupun saya kurang tau,? katanya. (*)