Soal Renovasi 2 Proyek di Sungai Karang Mumus, Kepala BWS Kalimantan III Sebut Belum Ada Izin

Soal Renovasi 2 Proyek di Sungai Karang Mumus, Kepala BWS Kalimantan III Sebut Belum Ada Izin
Soal Renovasi 2 Proyek di Sungai Karang Mumus, Kepala BWS Kalimantan III Sebut Belum Ada Izin
RUBIK.ID- Persoalan perizinan jadi soal dalam pembangunan 2 proyek oleh Pemkot Samarinda. Dua proyek itu adalah renovasi Masjid Al-Wahhab dan Langgar Al-Fallah.\n\nDiketahui pembangunan tersebut menggunakan anggaran negara melalui proyek strategis nasional (PSN). Biaya untuk renovasi Masjid Al-Wahab Rp 3,5 Miliar. Sementara Langgar Al-Fallah dengan total pengerjaan Rp 2,2 Miliar.\n\nDua rumah ibadah itu dibangun tepat di atas Sungai Karang Mumus (SKM) Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Sungai Ilir.\n\nDijelaskan Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang dengan santai dia menjawab tidak ada pilihan lagi selain membangun renovasi itu tepat diatas SKM karena tidak adanya tempat. Hal ini juga karena pemukiman di kawasan tersebut juga padat.\n\nIa menambahkan, renovasi itu dilakukan agar mempercantik estetika kota. Selain estetika, masjid dan langgar juga memiliki sejarah yang panjang. Jadi, sejarah itu menurutnya jangan dihilangkan dengan cara mengeluarkannya dari atas SKM.\n\n"Ada ngga lokasi pindah di darat, sehingga itu yang menjadi pertimbangan saya bahwa ini (masjid dan langgar) yang kita bangun bukan membangun baru. Tetapi kita membenahi yang sudah ada. Karena ini di tengah kota, untuk menjadikan estetika kota kita," pungkasnya.\n\nSyaharie Jaang mengaku bahwa renovasi itu tanpa ada pemberitahuan kepada PUPR Kota Samarinda dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Menurutnya, akan dipersulit dalam hal administrasi.\n\n"Oleh sebab itu saya bilang sama pak Sekda, kalau itu saya putuskan dalam rapat menentukan dibangunnya disitu. Pasti diprotes. Mungkin dari PU dan lingkungan hidup. Kita harus izin BWS dan ini itu pasti muncul. Sehingga saya perintahkan saja langsung proses membangun masjid itu," tegasnya.\n\nSementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Anang Muchlis mengaku sudah melihat lokasi kedua rumah ibadah tersebut. Ia menyebut, keduanya masuk ke dalam palung sungai.\n\nPadahal sudah diatur dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan perumahan rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Pasal 3, pasal 4 dan pasal 5.\n\n"Mesjid itu kan masuk dalam palung sungai. Nah padahal bangunan itu di pinggir tanggul, harus ada jaraknya. Sesuai dengan aturan permen PU tentang sungai. Itu ada. Apalagi itu ditengah sungai," terangnya.\n\nIa mengaku telah memberikan surat kepada pemerintah kota (Pemkot) Samarinda sebelumnya. Pasalnya, bangunan tersebut hingga saat ini pengerjaannya belum memiliki ijin.\n\n"Kami sudah memantau. Kami juga sudah bersurat. Intinya harus ijin. Selama ini kan tidak ijin. Nanti mekanismenya seperti apa, nanti kita bahas. Bangunannya sudah mau selesai, tapi ijinnya belum ada. Saya belum merasa mendapat surat ijin. Ijinnya kan di tempat saya," tegasnya.\n\nTerkait alasan bahwa bangunan rumah ibadah tersebut memiliki jejak sejarah. Namun, aturan yang mengatur tentang sungai itu ada. Ia meminta agar aturan tersebut tetap dijalankan. Karena itu untuk kepentingan bersama.\n\n"Kalau kami kan ada aturan ya harus dijalankan. Kami melihatnya dari aturan saja. Aturan itu kan harus dijalankan bersama. Karena, itu kepentingan bersama. Kalau disekitar sungai itu banjir, yang merasakan masyarakat banyak," tutupnya. (*) \n\nArtikel ini telah terbit di Diksi.co dengan judul "Soal Renovasi 2 Proyek di Sungai Karang Mumus, Kepala BWS Kalimantan III Sebut Belum Ada Izin" https://diksi.co/news/soal-renovasi-2-proyek-di-sungai-karang-mumus-kepala-bws-kalimantan-iii-sebut-belum-ada-izin