Soal Polemik Plt Sekprov, Ini Saran Ketua DPRD Kaltim untuk Gubernur Isran dan Abdullah Sani

SAMARINDA - Polemik kursi Sekprov Kaltim terus berlarut-larut hingga meruncing ke pengusulan hak interpelasi oleh 20 anggota dewan ke unsur pimpinan DPRD Kaltim.\n\nTidak ingin membuat masalah ini berlarut-larut, Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK berupaya memberikan saran kepada Isran Noor dan Abdullah Sani.\n\nKepada Isran Noor, Makmur menyarankan agar gubernur segera mengambil kebijakan terkait ditetapkan dan dilantiknya Abdullah Sani sebagai Sekprov Kaltim oleh Mendagri, sesuai Keppres 133/TPA Tahun 2018. Dengan langkah cepat yang diambil gubernur ini dapat menghentikan pengusulan hak interpelasi yang saat ini telah bergulir.\n\n"Walaupun belum digelar (paripurna hak interpelasi), paling tidak gubernur cepat mengambil langkah, jangan sampai membiarkan ada masalah seperti ini," ungkap Makmur.\n\nSementara untuk Abdullah Sani, agar tidak bertindak pasif terkait masalah ini, Makmur menyarankan bila merasa ada kebijakan yang dianggap merugikan dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dapat melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).\n\nSebagai lembaga independen yang langsung berada di bawah Presiden RI, KASN dan Bapek dapat memfasilitasi laporan ASN untuk mendapatkan solusi terkait kebijakan yang dianggap merugikan dirinya.\n\n"Saya imbau kepada Pak Sani, agar bila ada masalah seperti ini (Polemik Sekprov Kaltim) dapat melapor ke KASN dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)," jelasnya.\n\nMakmur lalu bercerita saat dirinya masih menjabat Bupati Berau. Saat itu dirinya pernah berkasus di KASN, karena ASN yang melapor ke komisi tersebut terkait kebijakan yang ia ambil. Setelah berproses, KASN lalu menyatakan ia dianggap salah mengambil keputusan dan diminta untuk merevisi kebijakan tersebut.\n\n"ASN jangan ragu melapor ke KASN atau Bapek untuk memperjuangkan dirinya. Kalau memang merasa ada kesalahan kebijakan dari pemerintah silahkan melapor ke sana, karena di KASN dan Bapek mengatur tentang kepangkatan, jabatan, dan lain-lain," pungkas Makmur.