Soal Pembahasan Tanah di Ibu Kota Negara, Wali Kota Balikpapan Bilang Belum Pernah Dipanggil

Soal Pembahasan Tanah di Ibu Kota Negara, Wali Kota Balikpapan Bilang Belum Pernah Dipanggil
Soal Pembahasan Tanah di Ibu Kota Negara, Wali Kota Balikpapan Bilang Belum Pernah Dipanggil
RUBRIK.ID - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengaku tak pernah dilibatkan dalam pembahasan ibu kota negara.\n\nHal itu kemudian menimbulkan masalah. Yang paling terasa, kata dia, masalah pertanahan meningkat seiring penentuan ibu kota negara di Kalimantan Timur.\n\nDua kabupaten yang ditetapkan sebagai ibu kota negara yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU) bersisian dengan wilayah Balikpapan.\n\n"Paling terasa itu masalah pertanahan. Orang sering klaim tanah. Bahkan tanah Pemkot saja diklaim, karena kami tidak pernah diberi arahan sejak awal, itu yang saya maksud," kata Rizal saat dikonfirmasi, Jumat (4/10/2019).\n\nMestinya, sejak awal penentuan kandidat tiga calon ibu kota, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) sudah memanggil wilayah yang hendak ditentukan jadi ibu kota negara untuk mengantisipasi masalah muncul.\n\nKata Rizal, selain klaim tanah dan lonjakan harga tanah orang pun ramai-ramai mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan hal itu harus bersesuaian dengan pengurusan izin membuka tanah negara (IMTN).\n\nSelain itu, revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) pun harus bersesuaian dengan master plan ibu kota negara.\n\n"Ramai orang urus IMB. Izin membuka tanah negara (IMTN) ini yang hati-hati. IMTN ini Perda Kota Balikpapan. Orang jadi urusan sana sini, jadi tambah banyak masalah pertanahan," jelasnya.\n\nMestinya sejak awal, kata dia, pihaknya dipanggil dan diberi arahan dari Kementerian ATR agar meminimalisir masalah muncul sebelum ditetapkan.\n\n"Itu yang enggak pernah kita dipanggil bahas soal itu. Sampai sekarang kita tidak pernah diberi penjelasan baik Bappenas dan ATR. Soal antisipasi masalah muncul," terangnya.\n\nMenurut dia, perlu ada arahan dari pemerintah pusat ke kota penyangga apa yang harus dipersiapkan hingga dukungannya.\n\nRizal ingin daerah penyangga perlu ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, seperti dukungan infrastruktur dan perhubungan.\n\n"Jalan di Balikpapan ini kecil. Nanti jutaan orang datang ke pasti jadi masalah. Jadi kami butuh perhatian. Jadi kota penyangga," katanya.\n\nLebih jauh, Rizal juga ingin ada dukungan APBN terhadap percepatan pembangunan Institusi Teknologi Kalimantan (ITK) yang tengah digodok Pemkot Balikpapan.\n\nSaat ini, Pemkot Balikpapan sudah menyiapkan lahan seluas 300 hektar. Saat ini, telah dibebaskan 140 hektar. Untuk itu dirinya mengusulkan agar jadi proyek strategis nasional.\n\nMenurutnya, ITK ini akan menopang tenaga kerja lokal yang dibutuhkan ibu kota negara.\n\n"Nanti sebagian tenaga yang dibutuhkan ibu kota diadakan oleh ITK. Selain itu juga untuk menjawab kecemburuan tenaga lokal. Nanti tenaganya orang dari luar daerah. Sementara orang lokal tidak bisa mengikuti karena kompetensi dan lain hal. Nah maksud kami, ITK ini jalurnya," tutup dia. (*)\n\nArtikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Terlibat Bahas Ibu Kota Negara, Wali Kota Balikpapan Sebut Masalah Tanah Melonjak ", https://regional.kompas.com/read/2019/10/04/14571521/tak-terlibat-bahas-ibu-kota-negara-wali-kota-balikpapan-sebut-masalah-tanah?page=all#page2.