Soal Kabar Pulau Malamber Dibeli Salah Satu Kepala Daerah di Kaltim, Camat dan Kepala Desa Dipanggil Polisi

Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kota Mamuju, menyelidiki informasi jual beli Pulau Malamber, Sulawesi Barat (Sulbar). Pulau tidak berpenghuni di gugusan Kepulauan Bala-Balakang itu dikabarkan dijual seharga Rp 2 miliar.

Soal Kabar Pulau Malamber Dibeli Salah Satu Kepala Daerah di Kaltim, Camat dan Kepala Desa Dipanggil Polisi
Pulau Malamber/ detik.com

RUBRIK.ID - Berita nasional yang dikutip RUBRIK.ID tentang Pulau Malamber. 

Pulau Malamber mendadak viral di media sosial. 

Hal ini usai Pulau Malamber dikabarkan dibeli salah seorang kepala daerah di Kalimantan Timur.

Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kota Mamuju, menyelidiki informasi jual beli Pulau Malamber, Sulawesi Barat (Sulbar).

Pulau tidak berpenghuni di gugusan Kepulauan Bala-Balakang itu dikabarkan dijual seharga Rp 2 miliar.

Kasat Reskrim Polresta Mamuju AKP Syamsuriansyah mengatakan telah memanggil sejumlah pihak yang diduga mengetahui masalah ini. Di antaranya kepada desa hingga kepala desa

"Termasuk kepala desa, Camat Bala Balakang dan kepala dusun, kami juga sudah mengirim undangan klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, dan diutus kabag hukumnya datang ke sini untuk memberikan keterangan," kata Syamsuriansyah kepada wartawan, Jumat (19/06/20).

"Camat yang telah dimintai keterangan membenarkan kejadian pembelian pulau itu memang ada, dan DP-nya disebutkan sebesar Rp 200 juta, cuma kita sampai sekarang ini untuk meng-clear-kan permasalahan ini, apakah memang ini pembelian pulau, karena ada juga yang mengatakan ini bukan pembelian pulau tapi sebidang tanah, tapi kita harus lihat kesepakatan Rp 2 miliar dan telah dibayarkan sebesar 200 juta, apakah memang cocok untuk pembelian sebidang tanah di Pulau Malamber itu, nanti kita lihat seperti apa," paparnya.

Syamsuriansyah mengaku, masih mempelajari beberapa literatur perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan guna mengungkap ada tidaknya unsur tindak pidana dalam proses jual beli pulau ini.

"Sampai saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan, nanti di dalam proses penyelidikan ini jikalau memang kami dapatkan bahwa ada beberapa alat bukti yang sah, dan terpenuhi unsur pidananya untuk kita ajukan, maka kita akan gelar perkara terlebih dahulu, untuk dapat tidaknya naikkan di proses penyidikan," ujarnya. (*)