Soal Hak Interpelasi di Polemik Sekprov Kaltim, Fraksi PDIP Beri Penjelasan

Soal Hak Interpelasi di Polemik Sekprov Kaltim, Fraksi PDIP Beri Penjelasan
Soal Hak Interpelasi di Polemik Sekprov Kaltim, Fraksi PDIP Beri Penjelasan
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Usulan hak interpelasi yang diajukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur sudah masuk dalam agenda Badan Musyawarah (Banmus). Dari informasi yang didapat, agenda penyampaian hak interpelasi akan digelar pada tanggal 17 Desember bulan depan.\n\nPolemik sekdaprov yang belum kunjung usai masih menuai pertanyaan dari berbagai pihak dan publik. Pasalnya pertemuan yang sudah dijadwalkan dalam rangka penyampaian usulan hak interpelasi DPRD beberapa waktu lalu, batal terselenggara dikarenakan adanya benturan jadwal, sehingga beberapa unsur pimpinan DPRD Kaltim dan Gubernur tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut.\n\nPasca batalnya pertemuan itu, muncul persepsi bahwa DPRD tidak serius dalam mengawal masalah ini.\n\nDitemui usai audiensi dengan Front Aksi Mahasiswa (FAM) di kantor DPRD Kaltim, Senin (18/11/2019), Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ananda Emira Moeis, menampik hal tersebut. Nanda menyatakan ketegasannya bersama anggota PDI Perjuangan lainnya dan kesepahaman dengan FAM Kaltim dalam pengawalan fungsi pemerintahan, untuk tetap maju melanjutkan usulan hak interpelasi.\n\n"Bukan pembatalan, diagendakan ulang aja nanti tanggal 17 Desember karena pertemuan kemarin, unsur pimpinan ada yang berhalangan hadir dan teman-teman anggota dewan yang datang juga sepakat diagendakan ulang. Kami di PDI Perjuangan tetap konsisten, 11 orang tetap mengajukan usulan interpelasi ini. Tadi pun kelihatan kan semua anggota dewan yang menerima mahasiswa semuanya dari fraksi PDI Perjuangan," jelas Nanda.\n\n\n\nNanda menambahkan, tidak ada salahnya jika usulan hak interpelasi ini diajukan. Tujuannya adalah sebagai bentuk rasa perhatian kepada gubernur yang saat ini memimpin roda pemerintahan tertinggi di Kaltim.\n\n"Ini kan Keppres udah keluar, sudah dilantik juga sama Mendagri, kami cuma mau minta keterangan kenapa sampai sekarang belum diaktifkan, apa salahnya? Saya pikir masyarakat juga mempertanyakan," katanya.\n\nKedatangan FAM Kaltim untuk menemui anggota dewan disambut langsung wakil ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, ketua fraksi PKB Syafruddin, ketua fraksi PDI Perjuangan Ananda Emira Moeis dan beberapa anggota dewan lainnya. Mereka mempertanyakan kembali usulan hak interpelasi yang dianggap tidak serius dalam proses penanganannya. (advertorial)