Soal Hak Intepelasi DPRD ke Isran Noor, Dosen Unmul Minta Gubernur Tak Reaksi Berlebihan

Soal Hak Intepelasi DPRD ke Isran Noor, Dosen Unmul Minta Gubernur Tak Reaksi Berlebihan
Soal Hak Intepelasi DPRD ke Isran Noor, Dosen Unmul Minta Gubernur Tak Reaksi Berlebihan
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Akademisi Univesitas Mulawarman (Unmul) meminta semua pihak tidak menghalang-halangi hak konstitusional yang dimiliki DPRD Kaltim.\n\nHal tersebut disampaikan Castro sapaan akrab Herdiansyah Hamzah terkait hak interpelasi yang saat ini digulirkan DPRD Kaltim kepada Gubernur Kaltim, Isran Noor.\n

Castro mengatakan, hak Interpelasi, hak Angket, dan hak menyatakan pendapat adalah hak yang melekat bagi DPRD secara kelembagaan.

\n

"Jadi tidak seorangpun, atau kelompok manapun, boleh menghalang-halangi DPRD untuk menggunakan hak tersebut, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

\n

Ia juga menjelaskan dalam konsep pengawasan, penggunaan hak interpelasi atau hak angket, menandakan DPRD telah menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Penggunaan hak DPRD tersebut, bermakna berjalannya check and balances system dalam dinamika pemerintahan daerah.

\n

Jadi semestinya publik menyokong dan memberikan apresiasi kepada DPRD atas upaya pengawasan melalui penggunaan hak interpelasi atau hak angket tersebut.

\n

"Hak intepelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Pasal 106 ayat (2) UU 23/2014). Jadi sebenarnya penggunaan hak interpelasi ini adalah hal yang wajar saja dalam proses ketatanegaraan," lanjut Dosen Fakultas Hukum Unmul tersebut.

\n

Herdiansyah juga meminta Gubernur Kaltim untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap upaya penggunaan hak interpelasi DPRD ini.

\n

Sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintahan daerah, harus ada relasi timbal balik yang seimbang antara DPRD dan kepala daerah. Tidak boleh ada yang menjadi sub-kordinat alias lebih superior satu sama lain.

\n

"Jadi anggap saja DPRD dalam posisi sebagai partner kepala daerah, ingin meminta penjelasan secara langsung agar duduk perkara lebih terang. Dengan demikian, polemik yang terjadi bisa diselesaikan on the track sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Jadi saran saya, berikan keleluasaan DPRD menjalankan haknya dengan baik, gubernur silahkan mengikuti prosesnya dengan santai, sembari menyiapkan jawaban-jawaban yang dibutuhkan DPRD nantinya," jelasnya.

\n

Castro juga sempat menyinggung statment yang sempat dikeluarkan oleh Gubenur Kaltim mengenai pihak yang mengusulkan penggunaan hak interpelasi tersebut.

\n

?Mengenai isu-isu menyangkut pendatang atau tidak pro kedaulatan, sebaiknya segera dihentikan. Itu diskursus yang kontra produktif dan sensitif yang hanya akan memancing polemik lebih luas. Saya pikir itu sudah selesai dalam kamus kebangsaan kita. Mengungkit kembali isu-isu yang berbau SARA, sama saja dengan kemunduran bagi masyarakat Kalimantan Timur. Publik Kaltim rasanya cukup pandai untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu semacam itu," pungkasnya. (*)