Soal Dugaan Penyelewengan Lahan Perkebunan, Mantan Bupati Berau: Saya Juga Tak Sembrono

Soal Dugaan Penyelewengan Lahan Perkebunan, Mantan Bupati Berau: Saya Juga Tak Sembrono
Soal Dugaan Penyelewengan Lahan Perkebunan, Mantan Bupati Berau: Saya Juga Tak Sembrono
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Dua tahun berlalu sejak masuknya laporan dugaan penyimpangan lahan perkebunan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, kejelasan atas kelanjutan kasus tersebut belum terlihat.\n\nHal ini pun membuat FAM Kaltim ikut bergerak. Ajukan pertanyaan langsung kepada pihak Kejati Kaltim akan dilakukan Senin (2/9/2019) mendatang.\n\nMembawa 4 orang perwakilan, Ketua FAM sampaikan tujuan mereka mempertanyakan perkembangan kasus tersebut.\n\n?Kami ingin tahu, sejauh mana perkembangan kasus. Jika memungkinkan, kami ingin pihak Kejati kaltim memperdalam informasi sampai dimana penanganan oleh Kejagung,? ucap Ahmadi, Ketua FAM Kaltim, Jumat (30/8/2019).\n\n?Senin esok kami akan datangi Kejati Kaltim. Kami ingin progress penanganan kasus dugaan penyelahgunaan sawit ini diperjelas. Informasi terakhir, kasus ditangani oleh Kejaksaan Agung,? lanjut Ahmadi kemudian.\n\nDugaan penyimpangan lahan yang dilaporkan ke Kejagung RI bermula di tahun 2008. Persoalannya terjadi di Kabupaten Berau, saat masih dipimpin Makmur HAPK.\n\nAdalah PT. Rimba Anugrah Kaltim (RAK) , perusahaan yang saat itu melaporkan dugaan penyimpangan lahan.\n\nDi 2008, PT. RAK bermaksud untuk membuka lahan perkebunan di Kawasan Berau. Untuk proses perizinan lahan perkebunan di Berau tersebut, pihak perusahaan kemudian mengajukan ijin lokasi perkebunan kepada Pemkab Berau.\n\nProses berlanjut, PT. RAk kemudian juga diminta untuk mengajukan klarifikasi Kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan, yakni Badan Planologi Kehutanan, Pengukuhan dan Penataangunaan Kawasan Hutan.\n\nHal tersebut kemudian dilakukan PT. RAK. Waktu berjalan, pada 9 Oktober 2008, melalui surat bernomor S.1276/VII/KP/I2008, PT.RAK dapatkan peta lokasi luasan lahan perkebunan seluas 23.000 Hektar.\n\nDari peta lokasi oleh Kemenhut itu, Direktur PT. RAK saat itu, Penny Isrianta kemudian kembali datang kepada Pemkab Berau.\n\nKedatangan perihal kepengurusan izin lahan perkebunan sawit tersebut.\n\nNamun, dalam perjalanan selanjutnya, luasan lahan perkebunan yang disetujui oleh Pemkab Berau justru tidaklah puluhan ribu hektar, melainkan hanya 4.000 Hektar.\nDalam perjumpaan dengan awak medua, Penny Isrianta, Direktur PT. RAK sampaikan bahwa Bupati saat itu, Makmur HAPK menyarankan agar dirinya menerima izin lahan perkebunan seluas 4.000 Hektar dahulu.\n\n?Saya dijanjikan, kalau bisa membawa investor yang serius, akan diberi tambahan izin lokasi perkebunan sawit," tutur Tata menceritakan kepada wartawan di 2018 lalu.\n\nIa pun sampaikan bahwa di tahun 2012 Tata, panggilan Penny Isrianta mengaku pernah menemui Bupati Berau, Makmur HAPK.\n\n"Dia bilang, lahan izin lokasi kebun yang diberikan sudah dijual. Justru saya datang kemari mau mempertanyakan, bahwa saya tidak pernah menjual izin kebun itu kepada siapapun," ungkapnya.\n\nTak mau dengan lahan hanya 4.000 Hektar, pada Oktober 2014, Tata kembali menemui Bupati Berau, dengan tujuan meminta penyelesaian izin lahan kebun sawit.\n\n"Dipanggillah Kadis PU Berau dan diperintah untuk memberi saya proyek pengerukan. Saya memutuskan tidak menerima tawaran itu," ucapnya.\n\nAtas hal tersebut, Penny Isrianta kemudian melaporkan dugaan penyimpangan lahan perkebunan kepada Kejagung RI.\n\nLaporan dibuat pada 16 Juni 2017. Adapun nama pihak terlapor, diantaranya adalah mantan Bupati Berau, Makmur HAPK.\n\n[caption id="attachment_7680" align="alignnone" width="410"] Grafis Berita Makmur HAPK[/caption]\n\nPunya Bukti Pendukung \n\nUsai laporkan dugaan penyelewengan lahan perkebunan ke Kejagung RI, Direktur PT. RAK, Penny Isrianta pun mengaku siap dikonfrontir kepada pihak-pihak yang ia laporkan.\n\n"Sebetulnya, saya dari awal terbitnya surat dari Kejagung, saya sangat ingin betul dikonfrontir, dengan para pihak dalam hal ini Pak Makmur dan lain-lain yang disebut dalam kronologis," katanya.\n\nAda alasan mengapa Tata siap jika dikonfrontir dengan pihak terlapor. Salah satunya yakni beberapa bukti pendukung yang ia miliki terkait dugaan penyimpangan lahan perkebunan.\nMisalnya, bukti transfer melalui rekening bank atas nama Husdiono saat itu menjabat sebagai ajudan Bupati Berau.\n\n"Dan akan saya berikan ini bukti transfer kepada Husdiono, waktu itu menjabat sebagai ajudan (bupati) sebesar Rp15 juta. Jadi jangan seolah-olah mereka merasa bersih dan saya selalu dipojokkan," ujarnya.\n\nJawaban Mantan Bupati Berau \n\nSementara itu, dihubungi di waktu berbeda, Makmur HAPK, mantan Bupati Berau menjawab terkait dugaan penyimpangan lahan yang pernah dilaporkan ke Kejagung tersebut.\n\nIa pun mempersilakan jika ada organisasi mahasiswa yang ingin mencari kejelasan akan kasus dugaan penyimpangan lahan itu.\n\n?Silakan saja. Kita tak ada hubungannya,? ucap Makmur, Jumat (30/8/2019).\n\nMeski demikian, Makmur membenarkan dirinya pernah diminta klarifikasi oleh Kejagung terkait laporan yang dibuat oleh Direktur PT. RAK, Penny Isrianta (Tata).\n\n?Sudah dipanggil (Kejagung). Sudah dijelaskan semuanya. Tak ada (terkait di kasus),? ujarnya.\n\nProses lahan yang hanya 4 ribu hektar disampaikan Makmur sudah melewati proses sesuai alur di pemerintahan.\n\n?Kan ada timnya. Semuanya sudah dijelaskan semuanya. Kalau ada apa-apa ya ada proses dari bawah. Silakan saja,? katanya.\n\nKalaupun harus dipanggil ulang untuk menjelaskan persoalan dugaan penyimpangan lahan itu, Makmur mengaku siap.\n\n?Tak ada masalah (kalau dipanggil lagi). Semua itu ada yang menangani. Kan saya hanya di bagian final saja (persetujuan). Ada proses, saya juga tak sembrono. Kalau menurut tim sudah begitu (betul). Kami tidak semena-mena,? ucapnya.\n\nIa pun menjawab adanya tudingan diberikannya uang kepada mantan ajudannya saat masih menjadi Bupati Berau.\n\n?Sudah dibantah ajudan. Kan ada pernyataan (dibantah). Tak ada yang salah di sana. Untuk prosedurnya, silakan tanya ke Sekda yang dahulu.  Kalau Tata itu memang orangnya begitu. Susah,? katanya. (*)\n\n