Soal Aksi Massa Menyeret Nama Makmur HAPK, DPD Golkar Kaltim Beri Sikap Ini

Soal Aksi Massa Menyeret Nama Makmur HAPK, DPD Golkar Kaltim Beri Sikap Ini
Soal Aksi Massa Menyeret Nama Makmur HAPK, DPD Golkar Kaltim Beri Sikap Ini
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Menjabat Ketua DPRD Kaltim sementara, nama Makmur HAPK dikabarkan menjadi kandidat kuat sebagai Ketua DPRD Kaltim definitif.\n\nBersama 4 orang lainnya, yakni Mahyunadi, Andi Harahap, HM. Syahrun dan Syarkowi V Zahry, Makmur HAPK masuk dalam nama-nama yang diajukan DPD Golkar Kaltum untuk duduk sebagai petinggi di Karang Paci (Ketua Dewan).\n\nTak hanya itu, sesuai urutan dan hasil suara, Makmur HAPK jadi urutan pertama list nama pimpinan DPRD Kaltim dari partai Golkar. Namanya tinggal menunggu persetujuan DPP Kaltim, apakah diterima ataupun tidak.\n\nAdanya dugaan kasus hukum yang disebut akan dilaporkan kalangan mahasiswa dan menyeret nama Makmur HAPK juga dijawab pihak DPRD Golkar,\n\nHal ini perihal, apakah bisa berdampak pada dipilihnya Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim definitif.\n\nAbdul Rokhim, Sekretaris Hukum dan HAM DPD Golkar Kaltim menyatakan bahwa saat ini DPD masih tetap pada alur menunggu keputusan dari DPP Golkar terkait nama dan SK untuk Ketua DPRD Kaltim definitif.\n\nAdanya kabar dan aksi yang menyeret nama Makmur HAPK disebutnya tak akan berpengaruh pada proses menuju dikeluarkannya SK Ketua DPRD kaltim definitif.\n\n?Kan nama-nama sudah diplenokan oleh DPD. Kan (aksi) baru sekedar laporan. Kami tak terpengaruh. Jadi tak ada yang merubah hasil pleno. Pak Makmur kan belum ditetapkan tersangka. Ya silakan saja demo. Jangan karena ada demo kemudian berubah arah,? ucapnya.\n\nSaat ini DPD Golkar kaltim masih menunggu keputusan dari DPP Golkar terkait SK definitif Ketua DPRD Kaltim.\n\n?Itu dengan Sekjen. Kami menunggu saja hasil keputusan DPP Golkar. Kalau ada aksi, itu biasa. Kan kalau pak Makmur tak bisa, kan ada penggantinya lagi. DPD itu, orang mau demo, kami tak urus. Walaupun hujan badai, kami tak ada urusan. Yang pasti hasil pleno, pak Makmur yang urutan pertama itu,? katanya.\n\nJikapun dalam perkembangan dugaan kasus Makmur tersebut masuk ke tahapan lanjutan, ia berujar bahwa semua akan dilihat kondisi ke depan. Diketahui, dalam juklak pemilihan pimpinan DPRD dari Partai Golkar,\n\n?Ya, kan belum tersangka. Terkecuali kalau sudah tersangka, ya apa boleh buat. Kalau demikian, kami buat surat akan hal itu. Yang pasti hasil pleno sudah diberikan. Siapa yang dipilih DPP Golkar, ya terserah. Begitu saja,? katanya. (*)\n\nFAM Kaltim Siapkan Aksi Massa Pertanyakan Dugaan Penyimpangan Lahan \n\nBelum 1 minggu jabat Ketua DPRD Kaltim sementara, nama Makmur HAPK mantan Bupati Berau, kembali disorot oleh kalangan mahasiswa.\n\nRabu (4/9/2019) esok hari, Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kaltim akan bergerak ke Kejaksaan Tinggi (Kejati Kaltim) untuk mempertanyakan kasus yang pernah membuat Makmur HAPK diklarifikasi oleh Kejaksaan Agung (Kajagung) RI.\n\nMasalah yang dilaporkan adalah terkait dugaan penyelewengan lahan sawit yang terjadi saat Makmur HAPK masih menjabat Bupati Berau.\n\n?Ya, esok kami akan datangi Kejati Kaltim, untuk mempertanyakan persoalan itu. Sampai di mana kasusnya, dan bagaimana perkembangannya,? ucap Ahmadi, Ketua FAM Kaltim, Selasa (3/9/2019).\n\nMembawa puluhan massa, FAM Kaltim berharap kedatangan mereka bisa dapatkan titik terang akan hal tersebut.\n\n?Kalau pernah ditangani Kejagung, kami harap ada informasi dari Kejati Kaltim, apakah kasus itu berhenti ditangani atau masih berlanjut,? ucap Ahmadi.\n\nDugaan penyimpangan lahan yang dilaporkan ke Kejagung RI bermula di tahun 2008. Persoalannya terjadi di Kabupaten Berau, saat masih dipimpin Makmur HAPK.\n\nAdalah PT. Rimba Anugrah Kaltim (RAK) , perusahaan yang saat itu melaporkan dugaan penyimpangan lahan.\n\nDi 2008, PT. RAK bermaksud untuk membuka lahan perkebunan di Kawasan Berau. Untuk proses perizinan lahan perkebunan di Berau tersebut, pihak perusahaan kemudian mengajukan ijin lokasi perkebunan kepada Pemkab Berau.\n\nProses berlanjut, PT. RAK kemudian juga diminta untuk mengajukan klarifikasi Kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan, yakni Badan Planologi Kehutanan, Pengukuhan dan Penataangunaan Kawasan Hutan.\n\nHal tersebut kemudian dilakukan PT. RAK. Waktu berjalan, pada 9 Oktober 2008, melalui surat bernomor S.1276/VII/KP/I2008, PT.RAK dapatkan peta lokasi luasan lahan perkebunan seluas 23.000 Hektar.\n\nDari peta lokasi oleh Kemenhut itu, Direktur PT. RAK saat itu, Penny Isrianta kemudian kembali datang kepada Pemkab Berau.\n\nKedatangan perihal kepengurusan izin lahan perkebunan sawit tersebut.\n\nNamun, dalam perjalanan selanjutnya, luasan lahan perkebunan yang diamini oleh Pemkab Berau justru tidaklah puluhan ribu hektar, melainkan hanya 4.000 Hektar.\n\nDalam perjumpaan dengan awak medua, Penny Isrianta, Direktur PT. RAK sampaikan bahwa Bupati saat itu, Makmur HAPK menyarankan agar dirinya menerima izin lahan perkebunan seluas 4.000 Hektar dahulu.\n\n?Saya dijanjikan, kalau bisa membawa investor yang serius, akan diberi tambahan izin lokasi perkebunan sawit," tutur Tata menceritakan kepada wartawan di 2018 lalu.\n\nIa pun sampaikan bahwa di tahun 2012 Tata, panggilan Penny Isrianta mengaku pernah menemui Bupati Berau, Makmur HAPK.\n\n"Dia bilang, lahan izin lokasi kebun yang diberikan sudah dijual. Justru saya datang kemari mau mempertanyakan, bahwa saya tidak pernah menjual izin kebun itu kepada siapapun," ungkapnya.\n\nTak mau dengan lahan hanya 4.000 Hektar, pada Oktober 2014, Tata kembali menemui Bupati Berau, dengan tujuan meminta penyelesaian izin lahan kebun sawit.\n\n"Dipanggillah Kadis PU Berau dan diperintah untuk memberi saya proyek pengerukan. Saya memutuskan tidak menerima tawaran itu," ucapnya.\n\nAtas hal tersebut, Penny Isrianta kemudian melaporkan dugaan penyimpangan lahan perkebunan kepada Kejagung RI.\n\nLaporan dibuat pada 16 Juni 2017. Adapun nama pihak terlapor, diantaranya adalah mantan Bupati Berau, Makmur HAPK. (*)\n\nMakmur HAPK Sebut Sudah Sesuai Proses\n\nSementara itu, dihubungi di waktu berbeda, Makmur HAPK, mantan Bupati Berau menjawab terkait dugaan penyimpangan lahan yang pernah dilaporkan ke Kejagung tersebut.\n\nIa pun mempersilakan jika ada organisasi mahasiswa yang ingin mencari kejelasan akan kasus dugaan penyimpangan lahan itu.\n\n?Silakan saja. Kita tak ada hubungannya,? ucap Makmur, Jumat (30/8/2019) lalu.\n\nMeski demikian, Makmur membenarkan dirinya pernah diminta klarifikasi oleh Kejagung terkait laporan yang dibuat oleh Direktur PT. RAK, Penny Isrianta (Tata).\n\n?Sudah dipanggil (Kejagung). Sudah dijelaskan semuanya. Tak ada (terkait di kasus),? ujarnya.\n\nProses lahan yang hanya 4 ribu hektar disampaikan Makmur sudah melewati proses sesuai alur di pemerintahan.\n\n?Kan ada timnya. Semuanya sudah dijelaskan semuanya. Kalau ada apa-apa ya ada proses dari bawah. Silakan saja,? katanya.\n\nKalaupun harus dipanggil ulang untuk menjelaskan persoalan dugaan penyimpangan lahan itu, Makmur mengaku siap.\n\n?Tak ada masalah (kalau dipanggil lagi). Semua itu ada yang menangani. Kan saya hanya di bagian final saja (persetujuan). Ada proses, saya juga tak sembrono. Kalau menurut tim sudah begitu (betul). Kami tidak semena-mena,? ucapnya.\n\nIa pun menjawab adanya tudingan diberikannya uang kepada mantan ajudannya saat masih menjadi Bupati Berau.\n\n?Sudah dibantah ajudan. Kan ada pernyataan (dibantah). Tak ada yang salah di sana. Untuk prosedurnya, silakan tanya ke Sekda yang dahulu. Kalau Tata itu memang orangnya begitu. Susah,? kata Makmur. (*)\n\n