Singgung Kinerja Kepala Dinas PUPR Kaltim Soal Penanganan Longsoran Tanah di Samarinda Seberang, Andi Harun Bilang Begini

Proses inipun menurut Andi Harun terlalu lama, yakni memakan waktu sekitar satu bulan menunggu proses lelang.

Singgung Kinerja Kepala Dinas PUPR Kaltim Soal Penanganan Longsoran Tanah di Samarinda Seberang, Andi Harun Bilang Begini
Andi Harun, Wali Kota Samarinda saat meninjau lokasi longsoran tanah ke jalan di Samarinda Seberang/IST

RUBRIK.ID, SAMARINDA - Andi Harun, Wali Kota Samarinda lakukan tinjauan ke lokasi longsoran tanah menutupi jalan di Samarinda Seberang, Minggu sore (18/4/2021).

Andi Harun, bersama rombongan mulai dari Anggota DPRD Kaltim, dan Kepala PUPR Samarinda.

Dalam kunjungannya, Andi Harun menyayangkan lambannya penanganan longsoran tanah ini oleh Dinas PUPR Kaltim.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini bahkan menyinggung kinerja Kepala Dinas PUPR Kaltim.

"Kepala Dinas PUPR Kaltim jangan hanya bekerja di belakang meja. Turun lah ke lapangan, lihat kondisinya," ungkap AH, sapaan akrabnya ditemui di sela-sela kunjungan.

Rencananya akan dibangun tembok penghalang longsoran tanah di area tersebut.

Tembok penahan tanah itu akan dibangun sepanjang 175 meter, dengan tinggi 4 meter.

Pondasi penahan tanah akan ditancapkan ke tanah dengan kedalaman 6 meter.

Proyek senilai kurang lebih Rp8 miliar itu, saat ini masih dalam proses lelang.

Proses inipun menurut Andi Harun terlalu lama, yakni memakan waktu sekitar satu bulan menunggu proses lelang.

Untuk itu perlu dilakukan penanganan sementara oleh Pemprov Kaltim.

"Ini tidak boleh membuat warga menunggu sesuatu yang sangat lama. Lakukan maintenance jalan ini sembari menunggu proses itu tidak boleh berhenti," jelasnya.

Diketahui saat kunjungannya ke lokasi longsor Jalan Ampera, Samarinda Seberang hanya terdapat satu ekskavator yang bekerja dan dua unit dump truck.

Dengan arus yang padat, maka penanganan pembersihan tanah longsoran perlu dilakukan dengan maksimal oleh Pemprov Kaltim.

Andi Harun juga menyinggung perhatian Pemprov Kaltim pada jalan nasional yang rusak di daerah Tanah Datar Kukar.

Sayangnya tidak dilakukan di jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab pemprov.

"Pak Wagub kemarin minta BPJN segera menangani jalan rusak di Tanah Datar, tapi jalan tanggung jawab pemprov dibiarkan, lambat kerjanya," pungkasnya. (*)