Silpa 2018 Rp 1,8 Triliun, DPRD Kaltim Tekan Pemprov Soal Serapan Anggaran

Silpa 2018 Rp 1,8 Triliun, DPRD Kaltim Tekan Pemprov Soal Serapan Anggaran
Silpa 2018 Rp 1,8 Triliun, DPRD Kaltim Tekan Pemprov Soal Serapan Anggaran

RUBRIK.id SAMARINDA - Hasil pembahasan dan penetapan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (P-KUA-PPAS) mencatat sisa lebih anggaran tahun anggaran 2018 mencapai Rp 1,8 triliun. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang tercatat dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebesar Rp 1,8 Triliun.

\n\n\n[caption id="attachment_7236" align="alignleft" width="278"] Muhammad Samsun, SE (Wakil Ketua DPRD Kaltim)[/caption]\n

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, bukan merupakan hal yang mengkhawatirkan. "Meski terkesan berjumlah besar namun hal itu tak mencerminkan buruknya serapan anggaran Pemprov Kaltim,"ungkapnya.

\n

Bukan berarti sisa anggaran itu tidak terpakai. Tetapi ada yang dilanjutkan anggaran itu di tahun 2019.

\n

"Silpa itu Silpa tahun lalu, yang kami anggarkan tidak dipakai. Ada Silpa yang harus dilanjutkan lagi, ada Silpa yang sudah tidak terpakai,"lanjutnya Politisi Partai PDI Perjuangan tersebut.

\n

Seperti diberitakan, DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim menyepakati KUA PPAS untuk perubahan APBD 2019 sebesar Rp13 trilun. Didalamnya, selain terdapat adanya peningkatan pendapatan juga ditambah dengan adanya Silpa dari Tahun Anggaran (TA) 2018 lalu.

\n

Namun demikian, Samsun menilai, Rp13 triliun pada APBD Perubahan 2019 ini, tergolong stabil dan cenderung meningkat. "Bagus ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara umum meningkat dari tahun sebelumnya. Karena ada peningkatan pendapatan, dan peningkatan yang lain seperti DBH (Dana Bagi Hasil)," terangnya.

\n

Namun demikian, lanjut dia kedepan Pemprov Kaltim perlu lebih baik lagi dalam implementasi rencana program. Agar, kata dia Silpa tak lagi besar. "Ya karena ini kan menunjukkan kinerja mereka," pungkasnya.

\n

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim TA 2018 Dahri Yasin, memberikan penekanan pada soal serapan anggaran. Bahkan, dalam salah satu rekomendasi Pansus disebutkan bahwa Pemprov harus membuat semacam mekanisme yang dapat mengukur kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya, Pemprov diminta memberikan sanksi.

\n

"Sanksi berupa pengurangan alokasi anggaran, sebesar nilai yang tidak terserap pada APBD sebelumnya. Masa mereka merencakana sendiri, tidak bisa menyelesaikan," ungkap Dahri.