Sektor Perkebunan di Kaltim Sulit Berkembang, Komisi II DPRD Kaltim: Penyebabnya Minim Kolaborasi

Minimnya kolaborasi antara Dinas Perkebunan Kalimantan Timur dengan dinas lainnya menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan untuk meningkatkan sektor Perkebunan di Kaltim.

Sektor Perkebunan di Kaltim Sulit Berkembang, Komisi II DPRD Kaltim: Penyebabnya Minim Kolaborasi
Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Selasa (16/6/2020)/Rubrik.id

RUBRIK.ID, SAMARINDA - Minimnya kolaborasi antara Dinas Perkebunan Kalimantan Timur dengan dinas lainnya menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan untuk meningkatkan sektor Perkebunan di Kaltim.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perkebunan Kaltim.

"Contoh saja mereka ada kendala tentang hilirisasi produksi dan pemasaran yang mereka harus bekerjasama dengan Disperindagkop," ujar Veridiana, Senin (15/6/2020).

Selain itu masalah izin lahan juga menjadi sorotan. Pasalnya, izin telah dikeluarkan pemerintah Kabupaten/Kota namun para investor belum belum juga mengerjakan lahan tersebut.

"Itu masih terkendala karena mungkin HGU (Hak Guna Usaha)- nya itu tidak keluar karena masalah hukum dan lainnya," terangnya.

Lanjutnya, dengan terbatasnya sumber anggaran di tingkat Kabupaten/Kota membuat beberapa Dinas Perkebunan di Kabupaten/Kota terpaksa harus saling berbagi kantor dengan Dinas-dinas yang lain.

"Sampai dengan hari ini masih ada Kabupaten/Kota yang kantor dinas perkebunannya masih tergabung dengan kantor lain.  Seharusnya dinas perkebunan punya kantor sendiri dan punya SDM sendiri," katanya.

Di kesempatan yang sama, hal senada juga disampaikan oleh kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Ujang Rachman mengatakan, yang menjadi kendala sektor perkebunan itu yang paling utama bukan kepada aspek perluasan atau produksi tetapi kepada permasalahan dan persiapan industri hilirnya.

"Seperti diketahui kalau sektor perkebunan itu memastikan ketersediaan bahan baku. Masalah harga muncul karena tidak tersedianya jalur pemasaran dan belum siapnya industri hilir menampung komunitas perkebunan sehingga terjadi over suplai," ujar Ujang singkat. (advertorial)