Salah Satu Dosen Untag Samarinda Dukung Revisi UU KPK, Aliansi Mahasiswa Gelar Demo di Depan Kampus

Salah Satu Dosen Untag Samarinda Dukung Revisi UU KPK, Aliansi Mahasiswa Gelar Demo di Depan Kampus
Salah Satu Dosen Untag Samarinda Dukung Revisi UU KPK, Aliansi Mahasiswa Gelar Demo di Depan Kampus
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Adanya pernyataan dari dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang mendukung revisi UU KPK, direspon kalangan mahasiswanya sendiri.\n\nJumat (20/9/2019), aksi massa dilakukan kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kampus Perjuangan (AMKP).\n\nAksi dilakukan tepat di depan Kampus Untag Samarinda, Jalan Juanda.\n\nSebelumnya, salah satu dosen Untag Samarinda Roy Hendrayanto sampaikan bahwa ia setuju adanya niatan pemerintah untuk revisi UU KPK tersebut.\n\nRoy yang dikenal sebagai praktisi hukum, menilai upaya pemerintah untuk revisi UU KPK, memiliki pertimbangan logis dan kemanusiaan.\n\nRoy Hendrayanto menyebutkan, misalnya revisi UU KPK mengusulkan pembentukam Dewan Pengawas.\n\nIa setuju dengan pendapat Profesor Mahfud MD.\n\n"Soal pembentukan Dewan Pengawas, saya setuju dengan pendapat Prof Mahfud.\n\nBahwa sebuah lembaga harus ada lembaga dewan pengawas.\n\nTujuannya agar tidak terjadi penyimpangan dalam menggunakan kewenangan lembaga itu (KPK)," ucap Roy, Kamis (19/9/2019).\n\nMenurut dia, dewan pengawas dan dewan penasihat berbeda dalam tugas pokok dan fungsinya.\n\nKalau penasihat, kata dia, hanya memberikan advis dan pandangan serta penilaian yang sifatnya mengingatkan secara norma.\n\n"Kalau pengawasan, tentu menjaga kinerja lembaga itu, agar tidak menyimpang dan berlebihan dalam menjalankan kewenangan lembaga tersebut," tambahnya.\n\nSedangkan pada poin penghentian perkara, KPK dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).\n\nIa sangat setuju.\n\nAlasannya, tidak semua perkara dipastikan bisa dibukti bersalah atau melanggar hukum dan merugikan keuangan negara.\n\nApalagi, lanjut dia, jika proses penanganan perkara masih berlangsung dan jika tersangka secara tiba-tiba meninggal dunia, bisa bertentangan dengan Hak Azasi Manusia (HAM).\n\n"Seandainya perkara korupsi itu masih berlanjut, dan si tersangka sakit dan sampai meninggal.\n\nApakah dia akan menjadi tersangka sampai dia dikubur (makamkan).\n\nSementara perkara korupsi yang ditangani KPK, tidak bisa di SP3 kan? Harus ada kepastian hukum untuk siapapun," tuturnya.\n\nKonteks ini, menurut dia perlu dibahas dan diperbaiki.\n\nJika memang UU KPK itu sekarang disetujui oleh Presiden, maka silahkan diterapkan.\n\n"Jika selama dua tahun diterapkan tidak berjalan sesuai harapan, maka silahkan KPK mengajukan revisi kembali ditahun ketiga," saran Roy.\n\nTerkait poin penyadapan, Roy menilai, jika dalam RUU KPK yang kini menjadi UU KPK harus meminta izin dari Dewan Pengawas, tidak perlu khawatir terjadi bocor informasi penyadapan.\n\n"Itukan masalah teknis untuk penyadapan. Dewan pengawas itu independen. Tidak mungkin dibocorkan.\n\nInikan hanya ketakutan yang berlebihan saja. Terapkan dulu UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR," sarannya.\n\nTerkait pernyataan itu, koordinator lapangan aksi di Untag Samarinda sampaikan bahwa jika ada pihak yang mendukung revisi UU KPK, maka pihak tersebut adalah orang yang mendukung adanya koruptor di Indonesia.\n\n"Bahkan menurut kami, dosen Untag dan dosen kampus lain yang mendukung pengesahan UU KPK ini kami katakan mereka pendukung cikal bakal pelaku Koruptor untuk bisa bebas." kata Claudius, Koordinator Aksi. (*)\n\nGelar Aksi \n\nSebagai informasi, penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus terjadi.\n\nAkademisi hingga aktivis mahasiswa kerap menyuarakan hal tersebut.\n\nSepereti yang terjadi di Ibukota Kaltim, Samarinda, Jumat (20/9/2019).\n\nMahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kampus Perjuangan (AMKP) Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) 45 Samarinda menggelar sksi sekaligus Penandatanganan Petisi sebagai bentuk sikap penolakan Revisi UU KPK.\n\nAksi dilakukan Jumat, (20/09/2019) di depan kampus mereka, Jalan Juanda Samarinda.\n\nDisampaikan Kordinator Lapangan, Claudius Vico Harijono, aksi yang digelar merupakan bentuk kecaman serta penolakan UU KPK yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu. Menurutnya, pengesahan tersebut bukan suatu solusi baik terhadap penegakan hukum untuk pelaku- pelaku koruptor.\n\n"Ditetapkan begitu cepat dengan dalil memperkuat, kenyataannya justru akan membuat KPK sekarat. Mau di kata didalam KPK ada taliban dan spartan, masalah korupsi musuh bersama yang tak ada kompromi untuk pemberantasan," ujar Claudius.\n\n"KPK merupakan anak kandung Reformasi yang di inginkan rakyat sebagai Institusi Khusus selain Polri dan Kejaksaan untuk memberantas korupsi dengan wewenang yang besar," ucapnya.\n\nBerdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas.\n\n"Pengesahan itu melanggar hukum karena tidak termasuk dalam RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019, yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah," sebut Claudius.\n\nBerikut beberapa hal yang disampaikan dalam demo mahasiswa Untag Samarinda tersebut:\n\n1. Meminta MK mengabulkan judicial review terkait UU KPK yang dirancang sembarangan\n\n2. Meminta DPRD provinsi Kalimantan Timur menolak UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK secara lisan maupun tertulis (MOU)\n\n3. Meminta presiden menerbitkan Perppu terkait UU yang melemahkan KPK dan telah di sahkan\n\n4. Meminta ketua DPRD dan jajarannya untuk bersikap dan bertindak terkait UU yang melemahkan KPK\n\n5. Menuntut presiden dan DPR RI untuk segera mencabut UU KPK yang pro koruptor serta melemahkan\n\n"Kami akan terus lakukan aksi sikap penolakan ini. Menurut kami UU KPK itu disahkan sama saja mendukung hidupnya Koruptor di negara," pungkasnya. (*)\n\n