RUU Ketahanan Keluarga Diskriminatif, Mereduksi Peran Wanita dan Langgengkan KDRT

RUU Ketahanan Keluarga Diskriminatif, Mereduksi Peran Wanita dan Langgengkan KDRT
RUBRIK.ID- Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil.\n\nSejumlah aturan hukum dalam RUU yang di DPR itu dinilai diskriminatif dan mereduksi peran perempuan. Misalnya, seperti pada Pasal 25 ayat (3) RUU Ketahanan Keluarga, yang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2020 mengatur kewajiban istri (perempuan) dalam berumah tangga.\n\nDalam Baleid itu, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Pula, menjaga keutuhan keluarga.\n\nSelain itu, istri juga wajib memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n\nSekretaris Nasional Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi mengatakan ketentuan dalam Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga, terdiri tiga ayat, merupakan yang paling bermasalah.\n\nIka menyatakan aturan ini semakin melembagakan peran suami dan istri (perempuan) dalam urusan domestik keluarga. Suami berperan sebagai kepala keluarga, sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga.\n\n"RUU ketahanan keluarga akan membuat struktur fungsi (suami istri) yang sangat diskriminatif," kata Ika di Jakarta, Kamis (20/2).\n\nIka menyebut struktur suami kepala keluarga dan istri urus rumah tangga dalam RUU Ketahanan Keluarga ini justru akan melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).\n\nMahardhika sendiri baru saja merilis hasil penelitian KDRT pada Buruh Perempuan. Penelitian dilakukan sepanjang September sampai Desember 2019. Dari hasil wawancara kepada 28 buruh yang menjadi korban KDRT, kata Ika, mereka memilih bertahan dalam lingkar kekerasan yang dialaminya.\n\nMenurutnya, alasan utama mereka adalah karena menganggap laki-laki sebagai kepala keluarga.\n\n"Mereka memaknai pernikahan atau perkawinan sebagai bentuk pengabdian perempuan terhadap norma yang berkembang di masyarakat (laki-laki kepala keluarga)," ujarnya.\n\n"Struktur fungsi laki-laki kepala keluarga, perempuan (istri) ibu rumah tangga atau memenuhi suami dan anak keluarga ini membuat perempuan (istri) akan sulit keluar dari lingkar kekerasan dalam keluarga yang dialaminya."\n\nIka menyebut fakta kekerasan perempuan dalam rumah tangga ini bahkan tak masuk dalam pertimbangan dalam RUU tersebut.\n\nPadahal berdasarkan catatan Komnas Perempuan, KDRT dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan menempati posisi teratas. Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 406.178 pada 2019.\n\nDari jumlah itu, KDRT menempati urutan pertama yaitu sebesar 9.637 kasus atau 71 persen.\n\n"Jadi dia (RUU Ketahanan Keluarga) sangat mengabaikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan," tuturnya.\n\nLebih lanjut, Ika juga menyoroti hak cuti melahirkan dan menyusui selama enam bulan untuk perempuan.\n\nMasalah cuti melahirkan ini diatur dalam Pasal 29 (1), yang menyebutkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib memberikan hak cuti melahirkan dan menyusui selama enam bulan tanpa kehilangan gaji serta pekerjaan.\n\nSementara RUU ini tak memuat kewajiban bagi perusahaan swasta untuk memberikan hak cuti melahirkan dan menyusui selama enam bulan untuk perempuan (istri).\n\nIa meyakini implementasi cuti melahirkan ini akan sulit karena bertentangan dengan ketentuan dalam RUU (Omnibus Law) Cipta Kerja. Menurutnya, RUU Ciptaker akan lebih kuat diimplementasikan daripada RUU Ketahanan Keluarga.\n\nNamun, katanya, hak cuti melahirkan ini juga tetap tak bisa membebaskan perempuan yang sudah terikat dengan urusan domestik rumah tangga. "Kita jangan terkecoh hak cuti hamil enam bulan.\n\nTidak memberikan hak perempuan, tetapi melanggengkan domestikasi terhadap perempuan," ujarnya.\n\nLanggar HAM \n\nSementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan beberapa ketentuan dalam RUU Ketahanan Keluarga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).\n\nIa tak sepakat jika urusan domestik keluarga sampai diatur dalam undang-undang.\n\n"Dalam titik tertentu misalnya perempuan harus di rumah, setiap orang berhak menentukan sendiri, aneh juga itu harus diatur," kata Feri.\n\nFeri berpendapat masalah relasi rumah tangga merupakan urusan antara suami dengan istri. Menurutnya, biarkan masing-masing keluarga menentukan pilihan untuk menjalankannya.\n\n"Ada suami kami di rumah jaga keluarga, ada juga suami di rumah, istri yang kerja. Ada yang sepakat keduanya bekerja," ujarnya.\n\nFeri menyatakan RUU Ketahanan Keluarga ini tak perlu ada. Ia menyebut banyak hal lain yang perlu diatur, ketimbang urusan domestik keluarga. Menurutnya, salah satu yang harusnya dibicarakan adalah RUU Ibu Kota Baru.\n\n"Negara bisa masuk dalam ruang yang merugikan publik. Kalau privat masuk itu kesalahan fatal dan tentu melanggar HAM," tuturnya. (*)\n\nArtikel ini telah tayang di CNN Indonesia dengan judul "RUU Ketahanan Keluarga Diskriminatif, Mereduksi Peran Wanita" https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200222052827-32-477018/ruu-ketahanan-keluarga-diskriminatif-mereduksi-peran-wanita