Renovasi Gedung Kejagung Gunakan Anggaran APBN, Kemenkeu: Paling Cepat Tahun Depan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terbakar pada Sabtu (22/8) lalu belum memiliki asuransi.

Renovasi Gedung Kejagung Gunakan Anggaran APBN, Kemenkeu: Paling Cepat Tahun Depan
Gedung Utama Kejagung Terbakar/ kompas.com

RUBRIK.ID - Berita Nasional yang dikutip RUBRIK.ID tentang renovasi Gedung Kejagung yang terbakar.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terbakar pada Sabtu (22/8) lalu belum memiliki asuransi.

Kebutuhan anggaran renovasi pun harus menunggu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

"Dalam catatan kami, (Gedung Kejagung) belum diasuransikan. Jadi nanti kalau direnovasi atau dibangun kembali tentunya membutuhkan penganggaran baru di APBN," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat konferensi pers virtual APBN KiTa, Selasa (25/8).

Isa memastikan APBN tahun ini tidak ada anggaran untuk renovasi Gedung Utama Kejagung. 

"Jadi paling cepat (renovasi) tahun depan, 2021, kalau bisa dimasukkan dalam penyusunan RAPBN 2021," sambungnya.

Lebih lanjut, Kemenkeu belum mengetahui berapa kira-kira kebutuhan alokasi anggaran untuk renovasi gedung Kejagung yang terbakar itu.

Saat ini, sambungnya, pemerintah melalui Kementerian PUPR masih meneliti apakah kondisi dan struktur bangunan masih kuat atau tidak.

Hanya saja, ia memastikan kebutuhan dana tentu tidak sedikit. Sebab, nilai bangunan dan konstruksi terus berkembang dari tahun ke tahun.

"Maklum, ini bangunan dibangun 1970-an. Waktu itu nilainya Rp7 jutaan, tapi sekarang dari revaluasi terakhir Rp155 miliar dengan adanya beberapa tambahan renovasi, nilai buku terakhir yang dicatat Rp161 miliar," jelasnya.

Di sisi lain, Isa mengatakan sebenarnya bukan hanya gedung Kejagung yang belum diasuransikan.

Sayangnya, ia tidak merinci gedung perkantoran kementerian/lembaga mana saja yang belum didaftarkan ke asuransi.

"Gedung perkantoran di Kemenkeu sudah diasuransikan, rencananya kita akan tambah 10 kementerian/lembaga tahun ini untuk diasuransikan gedungnya," terangnya.

Namun, sambungnya, dengan peristiwa kebakaran Gedung Kejagung, Kemenkeu akan berusaha mendorong kementerian/lembaga agar segera mengasuransikan gedung perkantorannya.

Begitu juga dengan aset-aset lainnya yang merupakan barang milik negara (BMN).

"Ini budaya baru untuk jaga ketertiban pemeliharaan dan pencegahan kebakaran. Jadi bukan sekadar keluarkan anggaran dan bayar premi, tapi untuk budaya baru dan pencegahan dalam penanganan musibah," katanya.

Seperti diketahui, Gedung Utama Kejagung terbakar pada akhir pekan lalu. Kebakaran bermula di lantai enam dan menjalar ke semua gedung. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Belum Diasuransi, Renovasi Gedung Kejagung Tunggu APBN 2021", https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200825131605-532-539025/belum-diasuransi-renovasi-gedung-kejagung-tunggu-apbn-2021