RDP Soal Ditabraknya Tiang Jembatan Mahakam, DRPD Sepakat Ke Jalur Hukum

SAMARINDA ? Pada Senin (25/11/2019), DPRD Kaltim lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Lantai VI Gedung DPRD Kaltim.\nRDP dilakukan sehubungan dengan ditabraknya tiang Jembatan Mahakam beberapa waktu lalu.\nKesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, PT. Pelindo dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan adalah beberapa instansi yang dihadirkan dalam RDP itu.\nSementara dari DPRD, diwakili oleh Komisi III yang diketuai Hasanuddin Mas?ud.\nUsai RDP, beberapa kesimpulan pun diberikan.\nBerikut kesimpulannya: \n1.\tProses kapal perijinan kapal bisa bergerak, pemilik memohon ijin pelayaran ke KSOP setelah mendapat ijin gerak, maka pemilik mengajukan pemanduan dan penundaan melewati 3 jembatan ke PT. Pelindo. Setelah ada ijin PT. Pelindo, maka kapal dapat bergerak dengan dipandu kapal dari PT. Pelindo.\n2.\tWajib pandu/ tunda untuk kapal lebih dari 500 GT\n3.\tJika terjadi kecelakaan dan menabrak Jembatan Mahakan, KSOP Samarinda membuat berita acara kecelakaan.\n4.\tJadwal pemanduan dan penundaan kapal di bawah Jembatan Mahakam disesuaikan dengan jadwal yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo.\n5.\tUntuk kejadian 17 November 2019 (ditabraknya tiang Jembatan Mahakam), kapal tidak mengajukan permohonan pemanduan dan penundaan kepada PT. Pelindo. DPRD Kaltim sepakat mointa kepolisian untuk proses hukum\n6.\tPerlu diberikan sanksi yang jelas pada kapal yang akibatkan kerusakan Jembatan Mahakam\n7.\tDiperlukan investigasi PAD untuk Provinsi Kaltim dari lalu lalang kapal di Sungai Mahakam.\n8.\tPelindo harus menyediakan kapal pandu di setiap jembatan, baik kapal yang miliki izin ataupun tidak.\n9.\tAkan kembali dilakukan RDP\n\n