Raperda APBD P Kaltim 2019 Disetujui, Legislatif dan Eksekutif Yakin Tak Ada Konsekuensi Hukum

Raperda APBD P Kaltim 2019 Disetujui, Legislatif dan Eksekutif Yakin Tak Ada Konsekuensi Hukum
Raperda APBD P Kaltim 2019 Disetujui, Legislatif dan Eksekutif Yakin Tak Ada Konsekuensi Hukum
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Rabu (14/8/2019), Pemprov dan DPRD Kaltim menyetujui Raperda APBD-P Kaltim 2019 dalam rapat paripurna di Kantor Dewan.\n\nDari hasil paripurna itu, diketahui, anggaran APBD P Kaltim 2019 bertambah Rp 2,23 triliun menjadi Rp 13 triliun.\n\nDi dalam rapat, leglislatif maupun ekskutif yakin, tidak akan ada konsekuensi hukum yang timbul jika tak mengikutsertakan Sekdaprov Kaltim definitif yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Abdullah Sani dalam persetujuan ini.\n\nAnggota Fraksi Partai Golkar, Dahri Yasin dan Ketua DPRD Kaltim, M. Syahrun dalam paripurna menyampaikan, dasar hukum yang bisa dijadikan pegangan mengacu pada PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di pasal 5 dan 6.\n\nPasal 5 (1) menyebut "Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan"\n\nDi ayat dua disebutkan, pemegang kekuasan pengelolaan keuangan daerah memiliki 8 kewenangan mulai dari penetapan kebijakan pelaksanaan APBD sampai menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.\n\nDalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan daerah sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Adapun pelimpahan kekuasaan\n(5) Pelimpahan kekuasaan itu ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.\n\n"Karena itu, persoalan berfungsinya tidaknya sekprov bukan domain DPRD. Itu tidak bisa menganulir (RAPBD-P 2019- red). Jadi persoalan ini sudah clear. Gubernur tak banyak berkomentar karena mengetahui soal ini," ujar Dahri di paripurna.\n\nGubernur Kaltim, Isran Noor dalam sambutannya di Paripurna manyampaikan RAPBD-P 2019 yang sudah disetujui Pemprov dan DPRD akan diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi perda.\n\n"Semoga dalam proses lanjutnya tidak menemui hambatan. Insa Allah percaya saja. Tidak akan ada masalah pidana, saya jamin. Mungkin salah quote aja wartawan, saya yakin," katanya.\n\nSebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar Burhanuddin mewanti-wanti agar pembahasan dan pengesahan APBD P 2019 melibatkan Sekdaprov Kaltim definitif dan tak bisa diwakilkan jika yang bersangkutan tak mengalami halangan tetap.\n\nBahtiar menjelaskan, mengacu pada PP 58/2005 dan PP 12/2012 soal pedoman pengelolaan keuangan daerah diatur, Sekdaprov adalah ex-officio TAPD limitatitif. Tak ada lagi tafsir lain. Karena itu, ia mengingatkan, jika Raperda APBD-P 2019 yang nantinya diusulkan ke Kemendagri, tanpa dibubuhi tandatangan Sekdaprov definitif bakal ditolak Kemendagri.\n\n?Bisa ditolak. Tandatangani yang tidak sesuai dengan hukum. Yang tandatangan ikut bersalah. Kita kan urus pemerintah sesuai hukum administrasi daerah dan keuangan daerah. Kalau tidak sesuai ada implikasi hukum di kemudian hari. kalau cacat hukum, produk hukum keliru yang bisa berdampak hukum lain," ujar Bahtiar dihubungi, Selasa (13/8/2019).  (*)