Porsi Jaksa Agung di Kabinet Kerja, Jokowi Pastikan Bukan dari Parpol

Porsi Jaksa Agung di Kabinet Kerja, Jokowi Pastikan Bukan dari Parpol
Porsi Jaksa Agung di Kabinet Kerja, Jokowi Pastikan Bukan dari Parpol
RUBRIK.ID - Gabungan menteri dari profesional dan partai politik bakal mewarnai Kabinet Kerja periode Presiden jokowi mendatang.\n\nDikutip dari Kompas.com, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.\n\n"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).\n\nDengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.\n\nSelain mengungkap gambaran komposisi kabinet mendatang, Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.\n\n"Tidak dari partai politik," kata Jokowi.\n\nJokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung. Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa.\n\nBerdasarkan komposisi ini, Jokowi yakin pemerintahan akan berjalan secara efektif.\n\nApalagi, saat ini Jokowi didukung lebih dari 50 persen partai politik yang ada di parlemen. Dalam Pemilu Legislatif 2019, partai pendukung Jokowi berhasil mendapatkan perolehan suara sekitar 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen kursi parlemen.\n\nJumlah dukungan ini lebih besar dibandingkan saat Jokowi menjadi kepala daerah, baik wali kota Solo atau gubernur DKI Jakarta.\n\n"Dulu waktu saya di Solo, di Jakarta, itu tidak masalah," kata Jokowi.\n\nAdapun 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen suara parlemen itu berdasarkan perhitungan dari partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.\n\nPartai itu adalah PDI-P, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Hanura, PKPI, PSI, Partai Perindo, dan PBB.\n\nMenilik komposisi dukungan di parlemen itu, persentase tersebut di luar partai yang bukan pendukung Jokowi-Ma'ruf, seperti Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, atau PKS. (*)