Polemik Sekprov Kaltim, Kemendagri Ingatkan Risiko Hukum Pidana

Polemik Sekprov Kaltim, Kemendagri Ingatkan Risiko Hukum Pidana
Polemik Sekprov Kaltim, Kemendagri Ingatkan Risiko Hukum Pidana
RUBRIK. ID, SAMARINDA - Penegasan diberikan Kemendagri terkait polemik Sekprov Kaltim saat ini.\n\nDiketahui, nama Abdullah Sani yang dilantik Mendagri Tjahjo Kumolo pada 16 Juli 2019 lalu di Jakarta sampai saat ini belum jalankan tugas sebagai Sekprov Kaltim definitif.\n\nHal ini disebut bisa menyeret ke ranah pidana.\n\nPasalnya, jika dalam pengesahan Perubahan APBD 2019 maupun APBD 2020 Badan Anggaran dan TAPD tidak diteken atau ditandatangi Abdullah Sani selaku Sekdaprov dipastikan bakal bermasalah dan berisiko hukum.\n\nKepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharudin mengingatkan hal itu. Pesan tersebut ia sampaikan melalui what's apps, Selasa (13/8/2019) dini hari.\n\n"Secara hukum pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah bisa bermasalah jika tidak ditandatangani oleh Sekda defenitif. Beliau sudah tahu resiko hukumnya. Dan tahu UU nya.\n\nKemendagri hanya mengakui Sekda yang dilantik berdasarkan Keppres. Selain Sekda, cacat hukum. Tanpa tandatangan administrasi berisiko hukum pidana kemudian hari," tegas Bahtiar Baharudin.\n\nBahkan, lanjut dia, Kemendagri sudah ingatkan secara jelas sesuai hukum tata pemerintahan yang berlaku. "Masih nekad, silahkan risiko ditanggung. Era sekarang tidak ada kebal hukum," tulis Bahtiar.\n\nMenurut dia, jika pejabat menentang sistem atau aturan hukum positif bisa beresiko secara hukum pidana. "Tugas kami mengingatkan. Sudah diingatkan masih nekad sekali lagi, resiko ditanggung penumpang," ujarnya.\n\nIa menjelaskan, setiap kebijakan Kemendagri, termasuk pelantkkan Sekda Kaltim sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. "Termasuk BPK RI" sebutnya.\n\nTidak hanya aparat BPK RI, aparat penegak hukum lainnya dipastikan akan menegakkan hukum jika ada pelanggaran aturan atau penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. "Kami pastikan aparat penegak hukum akan menegakkan hukum-hukum tersebut" tegasnya lagi.\n\nWakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi dikonfirmasi menjelaskan, persoalan posisi Sekprov sebagai Ketua TAPD sudah disampaikan ahli hukum untuk menugaskan ketua tim pembahasan anggaran selain Sekdaprov.\n\n?Oh, nggak. Ada ahli hukum. Yang teken gubernur. Itu kan, masalah penugasan dari gubernur. Gubernur menugaskan siapa, terserah gubernur. Yang bertanggungjawab gubernur. Itu (Sekdaprov) kan hanya ketua tim (TAPD). Tim dibentuk gubernur, kalau ketua tim tak ada, gubernur bisa menyuruh siapa saja,? tutur Wagub Hadi, usai Paripurna di DPRD Kaltim, Selasa (13/8/2019) sore bergegas masuk ke mobil dinas meninggalkan Gedung Karang Paci ? sebutan DPRD Kaltim.\n\nDiketahui, Sekdaprov Kaltim merupakan jabatan esselon 1 yang dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo adalah Abdullah Sani. Ia dilantik berbekal surat Keputusan Presiden TPA No. 133 Tahun 2018. Kemudian dilantik oleh Kemendagri.\n\nSementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, M. Samsun mengatakan, pembahasan RAPBD P 2019 terus berjalan sambil berkonsultasi ke Kemendagri.\n\nLantas, bagaimana jika Kemendagri menyatakan, RAPDB 2019 dinyatakan cacat hukum dan pasti ditolak saat konsultasi dan dievaluasi.\n\n?Kalau tidak ada jalan lain, mau tidak mau (diulang). Tapi, kan itu seandainya. Kita konsultasikan ke Kemendagri, apa hasilnya, kita laksanakan,? ucapnya.\n\nDosen Fakuktas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah hamzah berpendapat, sejak Abdullah Sani dilantik Mendagri tanggal 16 Juli 2019 kemarin, maka sudah menimbulkan akibat hukum.\n\n"Dalam arti, hak dan kewajiban sebagai Sekdaprov sudah ditangan Sani. Pengingkaran terhadap posisi Sani sebagai Sekdaprov, tentu punya konsekuensi hukum. Dalam hal ini, semua tindakan yang diambil tanpa sepengetahuan Sani yang berkenaan dengan hak dan kewajibannya, batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada," ucap Castro sapaan akrabnya.\n\nJika sampai saat ini, jabatan Sekdaprov tidak difungsikan maka menimbulkan konsekuensi panjang.\n\n"Kalau kekuasaan anti kritik, tidak mau mendengar dan menerima masukan. Mestinya mata dan telinga dibuka lebar demi kepentingan bersama. Segala tindakan pejabat pemerintah dibatasi dengan aturan. Daerah ini tidak bisa dikelola seperti koboy yang bertindak semau hatinya saja," kritik Castro. (*)\n\nPresiden Belum Balas Surat Gubernur Kaltim \n\nPersoalan jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Abdullah Sani yang belum difungsikan mulai terkuak.\n\nIni terungkap dari penjelasan Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim Muspandi.\n\nIa menceritakan penjelasan hasil pertemuan Ketua DPRD Kaltim Syahrun didampingi Andi Faisyal (wakilnya).\n\nDalam pertemuan itu, kata Muspadi, dijelaskan, hasil pertemuan itu, diungkapkan Gubernur kepada Alung (sapaan Syahrun).\n\n?Bahwa saya bertanya ke pak Presiden. Kenapa yang terpilih nomor dua (Abudllah Sani). Itu disampaikan melalui surat disampaikan ke Presiden. Sampai sekarang katanya belum dijawab suratnya" tutur Muspandi menceritakan, Selasa (13/8/2019).\n\nPersoalan belum dijawab surat gubernur oleh Presiden Jokowi menjadi buntut permasalahan panjang. Dampaknya pembahasan APBD Kaltim terancam ditolak oleh Kemendagri saat konsultasi dan evaluasi.\n\nTidak hanya itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menyatakan, DPRD terus mengingatkan eksekutif agar memfungsikan Sekdaprov Kaltim Abdullah Sani.\n\n?Kami minta bisa diselesaikan dengan baik. Kedua, ini kan berimplikasi pada pembahasan anggaran. Kesalahan bukan pada kami (DPRD). Masalahnya ada di eksekutif (Pemprov)," ucap Veri.\n\nDisinggung soal pembahasan anggaran APBD Perubahan 2019 dan APBD Murni 2020 terancam ditolak, Veri mengingatkan bahwa akan berdampak kepada gaji pegawai.\n\n"Konsekuensinya eksekutif yang terima. Kalau APBD telat dan batal disahkan, sanksinya berupa 6 bulan gaji pegawai tidak terima,? tegasnya.\n\nPihak lain, yakni Rusman Yakub dari PPP, juga bersuara. Ia meminta agar Gubernur harus perlihatkan solusi akan maasalah ini. Persoalannya, sekarang terlihat eskekutif seperti tak memberi kejelasan.\n\n?Satu sisi pak Gubernur tak mau aktifkan pak Sani. Di sisi lain tak juga melahirkan solusi baru. Kalau memang dianggap pak Sani tidak diaktifkan, lalu solusinya apa? Apakah dengan Plt-Plt itu selesai? Ini (Pemprov Kaltim) kan pemerintahan, bukan perusahaan. Saya tak mau tahu siapa yang dimaui pak Gubernur. Tetapi yang dilihat DPRD adalah pemerintahan, bukan perusahaan pribadi, bukan rukun tetangga,? ucapnya.\n\nIa juga tambahkan jika pak Gubernur merasa ada pendapatan hukum yang dia pegang, maka pendapat hukum apa yang dia pegang dan siapa yang beri masukan seperti itu.\n\n?Tak bisa dibiarkan. Pusat dan Gubernur tak bisa biarkan ini. Harus tegas. Kalau APBD P ditolak (kemendagri) tak ada gunanya dilakukan pembahasan ini. Lebih baik ada tindakan konkret. Sebaiknya, setelah ada teguran ini, apakah Mendagri atau yang lain, ya panggil Gubernur (Kaltim). Pusat panggil Gubernur. Ada apa kok seorang gubernur lakukan pembangkangan. Silakan pusat berikan sanksi, kalau merasa ada yang salah. Kalau begini terus yang rugi masyarakat Kaltim, bukan Gubernur sendiri sebagai pribadi. Apa ruginya Kaltim tolak Sani?,? ucap Rusman Yakub. (*)