Pimpinan KPK Beri Penjelasan Terkait Potensi Suap Perubahan Izin Tambang ke Pusat 

Sebab isi dari undang-undang itu bertuliskan "menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat

Pimpinan KPK Beri Penjelasan Terkait Potensi Suap Perubahan Izin Tambang ke Pusat 
Nurul Ghufron/kompas.com

RUBRIK.ID - Presiden Joko Widodo tanggal 10 Juni 2020 tahun lalu telah menandatangani Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Undang-undang ini sering menjadi diskusi hangat masyarakat.

Sebab UU tersebut seringkali membawa banyak kerugian masyarakat.

Tidak hanya faktor lingkungan yang gundul karena pemangkasan lahan untuk galian batubara saja.

Potensi korupsi pun terjadi jika melirik dari undang-undang tersebut.

Sebab isi dari undang-undang itu bertuliskan "menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat"

Berkaca Dari tulisan tersebut maka untuk mengurus izin tambang harus ke pusat melalui Kementrian ESDM.

Justru menurut pimpinan KPK Nurul Ghufron hal tersebut berpotensi korupsi.

Sebab perusahaan tambang yang ada sebelum adanya aturan tersebut dapat mengurus izin dari Dinas ESDM provinsi.

Namun untuk mengurus ke pusat tentu membutuhkan waktu, biaya dan tenaga.

Terkadang pengeluaran izin pun tidak cepat jika dilakukan di tingkat provinsi.

Bahkan izin perusahaan seringkali ditolak. Berkaca dari itu ia melihat potensi suap serta pemberian uang pelicin menjadi salah satu cara agar izin tersebut keluar.

"Kalau terpusat semakin besar potensinya. Potensinya itu begini semakin izinya sulit maka untuk mendapatkan nya perlu effort besar maka potensi korup nya semakin tinggi," ucapnya. Selain permasalahan izin, faktor infrastruktur di Kaltim juga berpotensi terjadinya korupsi.

Lelang proyek serta lemahnya pengawasan menjadi penyebab terjadinya korupsi dalam hal infrastruktur.

Selain itu terjadinya mark-up atau penggelembungan anggaran seringkali terjadi saat membuat sebuah proyek. (*)