Penyaluran Bantuan Dampak Covid-19, Anggota Dewan Minta Tak Ada Tumpang Tindih

Penyaluran Bantuan Dampak Covid-19, Anggota Dewan Minta Tak Ada Tumpang Tindih
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Wakil Ketua Pansus Percepatan Penanganan Coivid-19 DPRD Kaltim, Syafruddin mengimbau pemerintah provinsi Kaltim agar dapat lebih cermat dalam menyalurkan bantuan bagi para masyarakat terdampak Covid-19 di Kaltim.\n\nHal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang mengadu kepada wakil rakyat dikarenakan tidak mendapat bantuan di masa krisis seperti sekarang ini.\n\n"Mestinya itu pemerintah harus betul-betul mencermati siapa sih yang sebenarnya yang berhak mendapatkan bantuan terdampak Covid-19 ini. Karena ukurannya ini belum jelas, sehingga ada juga masyarakat yang mestinya gak dapat tapi ternyata tidak dapat ini," ungkap Udin sapaannya, saat dihubungi Diksi.co, Senin (27/4/2020).\n\nDPRD Kaltim sebagai lembaga pengawas akan terus bekerja melakukan kontrol kerja, terutama pada tim gugus tugas, serta tim teknis Organisasi Perangkat Daerah (OPD.\n\n"Sehingga kita perlu tekankan lagi kepada pemerintah khususnya OPD teknis satuan pendataan terhadap penerima dampak Covid-19 ini. Dinas sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Kesehatan," tegasnya.\n\nTerkait besaran bantuan, Udin menyebut setiap bulannya selama masa percepatan penanganan Covid-19, Pemprov Kaltim akan memberi bantuan sebesar Rp. 600 ribu per kepala keluarga (KK).\n\nData sementara yang tercatat sebanyak 96.111 masyarakat terdampak akan mendapat bantuan sosial. Namun data tersebut masih diragukan validitasnya.\n\n"Ada memang persyaratan yang layak menerima itu misalnya masyarakat miskin, tapi kita sanksi juga dengan data sekarang ini 96.111, ini yang terus kita pantau dan kita awasi, jangan sampai tumpang tindih penerimanya," pungkasnya. (advertorial) \n\n\n\n \n\n