Pasien Covid-19 Terus Bertambah, Andi Harun: Status Kedaruratan Harus Diperjelas

Pasien Covid-19 Terus Bertambah, Andi Harun: Status Kedaruratan Harus Diperjelas
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Harun menyebut bahwa status kedaruratan penanganan Covid-19 di Kaltim harus dipertegas. Pasalnya, saat ini pemerintah terkesan hanya melakukan imbauan-imbauan saja untuk masyarakat.\n\n"Pokoknya intinya begini, pemerintah harus mengambil opsi status kedaruratan. Ini tentu kembali kepada Bupati, Wali kota di masing-masing kabupaten kota, karena pemilihan opsi social distancing itu harus berdasarkan kajian sesuai dengan regulasi yang sudah diturunkan oleh pusat," ujar Andi Harun, Rabu (22/4/2020).\n\nPolitisi senior partai Gerindra ini memberi contoh konkret provinsi hingga kabupaten kota yang dalam memutuskan status kedaruratan telah mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementrian Kesehatan RI.\n\n"Saya beri contoh Jakarta telah melaksanakan PSBB, kemudian Jawa Barat 5 kabupaten kota telah melaksanakan, seperti kabupaten kota Tangerang serta kota Tangerang Selatan. Termasuk provinsi Banten juga 5 kabupaten kota telah melakukan PSBB, kemudian ada Makassar juga sudah mendapatkan persetujuan," beber AH sapaannya.\n\nBahkan, daerah kabupaten kota yang ada di Timika, Sorong, dan Fak-Fak juga sudah mengajukan PSBB. Jawa Timur (Malang), Kalimantan Selatan (Banjarmasin), dan Kalimantan Tengah (Palangkaraya ) juga telah mengajukan opsi PSBB.\n\nLebih lanjut, AH menilai, opsi PSBB tidak akan menjadi masalah selama masyarakat mendapat kejelasan mengenai bagaimana sistem penerapan PSBB yang akan dilakukan.\n\n"Wabah coronavirus disease (Covid-19) selain dampak kesehatannya ada juga dampak aspek ekonomi, pembangunan dan sosial masyarakat. Masyarakat perlu dicerahkan sampai kapan mereka harus berdiam di rumah, dan model berdiam di rumah seperti apa yang mereka harus lakukan," terangnya.\n\n"Kalau Jakarta kan misalnya mengeluarkan SK Gubernur PSBB tahap pertama 14 hari, jadi masyarakat tahu bahwa ada PSBB 14 hari. Walaupun terbuka opsi untuk diperpanjang kembali, tapi ada parameter yang jelas. Supaya aktivitas kemasyarakatan itu bisa direncanakan," tutupnya. (advertorial) \n\n