Paripurna Hak Interpelasi Belum Pasti, Syafruddin: Sudah Dijadwalkan, Belum Tahu Kalau Diubah

SAMARINDA - Bantahan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, terhadap adanya jadwal agenda paripurna hak interpelasi pada 17 Desember 2019 mendatang, direspon oleh Syafruddin, Ketua Fraksi PKB di DPRD Kaltim, yang juga inisiator pengusulan hak interpelasi terhadap Gubernur Kaltim.\n\nDiberitakan sebelumnya, Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim membantah adanya rencana paripurna hak interpelasi pada 17 Desember mendatang.\n\n"Gak ada jadwal itu. Kami masih bicarakan. Masih ada tahapan-tahapan yang masih kami lakukan," kata Makmur.\n\nBahkan Muhammad Ramadhan, Sekretaris DPRD Kaltim menyatakan di tanggal 17 Desember 2019, ada jadwal rapat kerja DPRD Kaltim bersama gubernur. Agenda tersebut tidak membahas hak interpelasi yang saat ini bergulir, namun terkait pembangunan di Kaltim. Terlebih Bumi Etam saat ini telah ditunjuk presiden sebagai lokasi ibu kota negara baru.\n\nDikonfirmasi terkait hal ini, Syafruddin menyebut, belum mengetahui perubahan jadwal tersebut. Namun berdasarkan hasil rapat Banmus yang dipimpin Andi Harun, selaku Wakil Ketua DPRD Kaltim, paripurna hak interpelasi akan digelar 17 Desember 2019 mendatang.\n\n"Ada kok tercantum di jadwal, nanti saya kirim foto lembar jadwalnya. Ada jadwal sudah disebar oleh Kesekretariatan DPRD Kaltim. Belum tahu lagi saya kalau ada perubahan. Tapi di jadwal yang saya pegang, ada agenda rapat paripurna membahas hak interpelasi di tanggal 17 Desember," kata Syafruddin.\n\nJadwal kegiatan DPRD Kaltim/ HO\n\nDari foto salinan agenda DPRD Kaltim yang diterima oleh redaksi Diksi, DPRD Kaltim telah mengagendakan rapat paripurna pada Selasa (17/12/2019) pukul 10.00 Wita, di Gedung D Kompleks DPRD Kaltim, dengan agenda:\n\n1. Penjelasan menurut hukum atas usulan interpelasi oleh juru bicara para pengusul.\n\n2. Tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kaltim.\n\n3. Persetujuan atau penolakan DPRD Kaltim.\n\nDiketahui dari lembar agenda yang diterima redaksi Diksi, rapat penetapan agenda tersebut dihadiri oleh Andi Harun selaku Wakil Ketua DPRD Kaltim.\n\nMeski belum ada kepastian terkait pelaksanaan agenda paripurna tersebut, Syafruddin menyatakan masih berpegangan pada jadwal yang telah ditetapkan. Saat ini ia bersama 19 anggota DPRD lainnya tengah menggalang dukungan untuk mendukung penggunaan hak interpelasi ke Gubernur Kaltim, Isran Noor.\n\nSesuai syarat, penggunaan hak interpelasi akan ditentukan melalui rapat paripurna, dan mendapat dukungan dari setengah tambah satu dari total anggota DPRD Kaltim, atau sedikitnya didukung 28 anggota dewan.\n\n"Tanggal 17 Desember, itu kan agendanya paripurna, penentuan apakah hak interpelasi ini berjalan atau setop kan gitu. Nah di paripurna itulah nanti akan ditentukan berapa anggota yang mendukung interpalasi dan berapa yang tidak mendukung. Saat ini yang mendukung baru 20 orang, sementara untuk melanjutkan hak interpelasi harus memenuhi 50 plus satu dukungan dari seluruh anggota DPRD. Jadi untuk melanjutkan hak itu sedikitnya harus memenuhi dukungan 28 orang," pungkasnya.\n\nDiketahui hak interpelasi ini bergulir, imbas dari belum diaktifkannya Abdullah Sani sebagai Sekprov Kaltim definitif. Sementara Isran Noor hingga saat ini masih mendudukkan M. Sabani sebagai plt sekprov. Tidak ingin ke depan, kebijakan gubernur ini dapat berdampak hukum, 20 anggota dewan berinisiatif menyampaikan penggunaan hak interpelasi ke unsur pimpinan DPRD Kaltim.