Pansus RP3KP DPRD Kaltim Tunggu Hasil Rapat Bapemperda Untuk Bahas Perda RP3KP

Ketua Panitia khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) DPRD Kaltim, Agiel Suwarno menyebut pansus RP3KP masih menunggu hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk menentukan melalui dinas apa Perda RP3KP akan dilanjutkan.

Pansus RP3KP DPRD Kaltim Tunggu Hasil Rapat Bapemperda Untuk Bahas Perda RP3KP
Ketua Panitia khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) DPRD Kaltim, Agiel Suwarno

RUBRIK.ID, SAMARINDA - Ketua Panitia khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) DPRD Kaltim, Agiel Suwarno menyebut pansus RP3KP masih menunggu hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk menentukan melalui dinas apa Perda RP3KP akan dilanjutkan.

Hal tersebut disampaikan usai rapat internal pasus RP3KP di Gedung D lantai 3 DPRD Kaltim, Selasa (30/6/2020).

"Yang pertama kita sebenarnya masih gamang. Karena RDP kita pertama dengan dinas teknis ada PUPR ada bidang permukiman, ada biro hukum pada saat itu memang ada perdebatan berkenaan dengan  Perda ini apakah tetap dibahas di bawah PUPR atau dibahas melalui Dinas Permukiman," jelas Agiel saat diwawancara awak media.

Menanggapi hal itu, Agiel mengatakan bahwa Bapemperda telah menerima pengajuan pembentukan dinas permukiman menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kalau ini diajukan berarti pemerintah itu berharap permukiman itu berdiri sendiri menjadi 1 dinas, tidak bergabung dengan PUPR," kata Agiel.

"Mudah-mudahan besok Bapemperda bisa mengambil 1 keputusan. Kalau memang itu permukiman akan berdiri menjadi 1 OPD, saya pikir alangkah baiknya memang disempurnakan dulu atau disahkan dulu Perda OPD-nya baru kita bahas RP3KP-nya," tambahnya.

Sebagai contoh, kata Agiel, saat kunjungan ke Kota Bontang pihaknya mendapati bahwa telah ada Perda RP3KP dan telah berdiri Dinas Permukiman sendiri.

"Kami baru mengunjungi Bontang. Jadi Bontang itu sudah ada perda RP3KP-nya. Kemudian dinas permukimannya juga berdiri sendiri terpisah dengan dinas PUPR. Penataan kawasan disana juga jelas. Jadi menurut saya jika perda ini betul-betul sudah dipisahkan saya rasa Dinas Permukiman untuk menjalankan Perda ini lebih bagus," terangnya. (advertorial)