Minta Kejelasan Dugaan Penyelewengan Lahan di Berau, FAM Kaltim Minta KPK Bergerak

Minta Kejelasan Dugaan Penyelewengan Lahan di Berau, FAM Kaltim Minta KPK Bergerak
Minta Kejelasan Dugaan Penyelewengan Lahan di Berau, FAM Kaltim Minta KPK Bergerak
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Aksi massa dilakukan Gerakan aksi mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa (FAM) di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu, (04/09/2019).\n\nAksi dilakukan terkait permintaan kejelasan terkait dugaan penyelewengan lahan sawit di Kabupaten Berau. Dalam kasus tersebut, nama mantan Bupati Berau, Makmur HAPK ikut disebut. Dirinya sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kajagung RI).\n\nSaat diwawancarai awak media terkait tujuan aksi, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi FAM Ahmadi menjelaskan bahwa gelaran aksi ini adalah upaya mendesak serta mempertanyakan kasus yang ditangani Kejaksaan Agung RI tersebut.\n\n"Kali ini kami meminta kepada Kejati Kaltim juga khususnya Kejagung RI untuk bisa melakukan pemeriksaan serta penindakan secepatnya sesuai dengan tuntutan yang kami gelar aksi hari ini. Kami juga mengusulkan ketika Kejagung RI tidak bisa menyelesaikan ini, maka kami meminta untuk dilimpahkan Kepada Kejati Kaltim atau lembaga KPK untuk melakukan penindakan. Kami juga siap juga harus melaporkan hal ini ke KPK agar pusat juga bisa turun tangan," imbaunya.\n\n"Tuntutan yang kami publikasikan bertujuan mendorong agar Kejati kaltim segera melakukan komunikasi ataupun melakukan penyuratan ke Kejaksaan Agung RI dengan segera," kata Ahmadi.\n\n"Kenapa kami meminta Kejati Kaltim turun tangan, sebelumnya kami sudah mencoba berkomunikasi langsung oleh Kejagung RI tapi tidak direspon. Bahkan Front Aksi Mahasiswa (FAM) pernah mengirim fax yang ditujukan ke Kejaksaan Agung RI. Tetapi sampai saat ini kami belum menerima balasan dari Kejaksaan Agung RI dari fax yang kami kirim." tambahnya.\n\nSelama proses aksi yang berlangsung di pintu Gerbang Kejati Kaltim, massa aksi terus secara bergantian melakukan penyampaian orasinya masing-masing.\n\nSetelahnya, Kejati Kaltim meminta perwakilan dari Organsisi FAM untuk melakukan mediasi bersama pihak Kejati.\n\nMediasi dipimpin langsung oleh Kepala Seksi (KASI) Penerangan Hukum Kejati, Abdul Farid.\n\nIa menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterima bahwa data laporan yang oleh pihak pelapor tidak begitu kuat. Hal itu membuat Kejaksaan Agung RI menunda penanganan terkait persoalan tersebut.\n\n"Sejauh ini yang kami tahu kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung RI). Sampai saat ini yang kami dapatkan berdasarkan informasi, bahwa kasus ini hanya sebatas klarifikasi. Karena apa ? Berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan belum cukup. belum memenuhi syarat dan data-data yang terlampir serta data-data pelapor juga belum disampaikan ke Kejaksaan Agung." kata Abdul Farid.\n\nMeski demikian, ia sampaikan bahwa adanya aksi massa hari ini juga akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung.\n\n"Terkait permasalahan apa yang sudah kami terima, akan kami sampaikan ke Kejaksaan Agung selaku yang menangani kasus ini dan secepatnya kami juga akan berkordinasi langsung dengan Kepala Kejati hari ini," katanya.\n\n"Terkait pembuktian sejauh ini Kejati tidak menghimpun data persoalan tersebut. Pasalnya, sejak awal kasus ini memang ditangani Kejagung RI. Tapi dari permintaan kawan-kawan Mahasiswa yang aksi. kita sudah menyepakati Kejati dalam 3 Hari kedepan aku berkomunikasi secara bersurat kepada Kejagung sehingga kami sudah bisa memberikan informasi," katanya. (*)\n\nDilaporkan Perusahaan\n\nDugaan penyimpangan lahan yang dilaporkan ke Kejagung RI bermula di tahun 2008. Persoalannya terjadi di Kabupaten Berau, saat masih dipimpin Makmur HAPK.\n\nAdalah PT. Rimba Anugrah Kaltim (RAK) , perusahaan yang saat itu melaporkan dugaan penyimpangan lahan.\n\nDi 2008, PT. RAK bermaksud untuk membuka lahan perkebunan di Kawasan Berau. Untuk proses perizinan lahan perkebunan di Berau tersebut, pihak perusahaan kemudian mengajukan ijin lokasi perkebunan kepada Pemkab Berau.\n\nProses berlanjut, PT. RAK kemudian juga diminta untuk mengajukan klarifikasi Kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan, yakni Badan Planologi Kehutanan, Pengukuhan dan Penataangunaan Kawasan Hutan.\n\nHal tersebut kemudian dilakukan PT. RAK. Waktu berjalan, pada 9 Oktober 2008, melalui surat bernomor S.1276/VII/KP/I2008, PT.RAK dapatkan peta lokasi luasan lahan perkebunan seluas 23.000 Hektar.\n\nDari peta lokasi oleh Kemenhut itu, Direktur PT. RAK saat itu, Penny Isrianta kemudian kembali datang kepada Pemkab Berau.\n\nKedatangan perihal kepengurusan izin lahan perkebunan sawit tersebut.\n\nNamun, dalam perjalanan selanjutnya, luasan lahan perkebunan yang diamini oleh Pemkab Berau justru tidaklah puluhan ribu hektar, melainkan hanya 4.000 Hektar.\n\nDalam perjumpaan dengan awak medua, Penny Isrianta, Direktur PT. RAK sampaikan bahwa Bupati saat itu, Makmur HAPK menyarankan agar dirinya menerima izin lahan perkebunan seluas 4.000 Hektar dahulu.\n\n?Saya dijanjikan, kalau bisa membawa investor yang serius, akan diberi tambahan izin lokasi perkebunan sawit," tutur Tata menceritakan kepada wartawan di 2018 lalu.\n\nIa pun sampaikan bahwa di tahun 2012 Tata, panggilan Penny Isrianta mengaku pernah menemui Bupati Berau, Makmur HAPK.\n\n"Dia bilang, lahan izin lokasi kebun yang diberikan sudah dijual. Justru saya datang kemari mau mempertanyakan, bahwa saya tidak pernah menjual izin kebun itu kepada siapapun," ungkapnya.\n\nTak mau dengan lahan hanya 4.000 Hektar, pada Oktober 2014, Tata kembali menemui Bupati Berau, dengan tujuan meminta penyelesaian izin lahan kebun sawit.\n\n"Dipanggillah Kadis PU Berau dan diperintah untuk memberi saya proyek pengerukan. Saya memutuskan tidak menerima tawaran itu," ucapnya.\n\nAtas hal tersebut, Penny Isrianta kemudian melaporkan dugaan penyimpangan lahan perkebunan kepada Kejagung RI.\n\nLaporan dibuat pada 16 Juni 2017. Adapun nama pihak terlapor, diantaranya adalah mantan Bupati Berau, Makmur HAPK. (*)\n\nJawaban Makmur HAPK \n\nSementara itu, dihubungi di waktu berbeda, Makmur HAPK, mantan Bupati Berau menjawab terkait dugaan penyimpangan lahan yang pernah dilaporkan ke Kejagung tersebut.\n\nIa pun mempersilakan jika ada organisasi mahasiswa yang ingin mencari kejelasan akan kasus dugaan penyimpangan lahan itu.\n\n?Silakan saja. Kita tak ada hubungannya,? ucap Makmur, Jumat (30/8/2019) lalu.\n\nMeski demikian, Makmur membenarkan dirinya pernah diminta klarifikasi oleh Kejagung terkait laporan yang dibuat oleh Direktur PT. RAK, Penny Isrianta (Tata).\n\n?Sudah dipanggil (Kejagung). Sudah dijelaskan semuanya. Tak ada (terkait di kasus),? ujarnya.\n\nProses lahan yang hanya 4 ribu hektar disampaikan Makmur sudah melewati proses sesuai alur di pemerintahan.\n\n?Kan ada timnya. Semuanya sudah dijelaskan semuanya. Kalau ada apa-apa ya ada proses dari bawah. Silakan saja,? katanya.\n\nKalaupun harus dipanggil ulang untuk menjelaskan persoalan dugaan penyimpangan lahan itu, Makmur mengaku siap.\n\n?Tak ada masalah (kalau dipanggil lagi). Semua itu ada yang menangani. Kan saya hanya di bagian final saja (persetujuan). Ada proses, saya juga tak sembrono. Kalau menurut tim sudah begitu (betul). Kami tidak semena-mena,? ucapnya.\n\nIa pun menjawab adanya tudingan diberikannya uang kepada mantan ajudannya saat masih menjadi Bupati Berau.\n\n?Sudah dibantah ajudan. Kan ada pernyataan (dibantah). Tak ada yang salah di sana. Untuk prosedurnya, silakan tanya ke Sekda yang dahulu.  Kalau Tata itu memang orangnya begitu. Susah,? kata Makmur. (*)