Mahasiswa Gelar Aksi & Sebut Pihak Dukung Revisi UU KPK Adalah Pro Koruptor, Ini Jawaban Roy Hendrayanto

Mahasiswa Gelar Aksi & Sebut Pihak Dukung Revisi UU KPK Adalah Pro Koruptor, Ini Jawaban Roy Hendrayanto
Mahasiswa Gelar Aksi & Sebut Pihak Dukung Revisi UU KPK Adalah Pro Koruptor, Ini Jawaban Roy Hendrayanto
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Roy Hendrayanto, salah satu dosen di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda beri tanggapan atas pernyataan mahasiswa yang lakukan aksi unjuk rasa menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan kampus pada Jumat (20/9/2019) hari ini.\n\nDiketahui, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut, Korlap aksi sampaikan bahwa jika ada pihak yang mendukung revisi UU KPK, adalah pihak pendukung cikal bakal pelaku koruptor untuk bisa bebas.\n\nRoy Hendrayanto adalah salah satu pihak yang mendukung adanya revisi UU KPK tersebut.\n\nDikonfirmasi terkait aksi massa dan pernyataan pihak Korlap Aksi, Roy Hendrayanto sampaikan bahwa para mahasiswa masih belum memahami revisi UU KPK itu secara utuh.\n\n?Tak apa-apa. Tolong dipahami. Sebagai mahasiswa harus membaca revisi itu secara komprehensif. Ini namanya revisi. Biarpun tak masuk dalam Prolegnas, itu boleh saja diajukan,? ucap Roy menjawab mengapa revisi UU KPK yang tak masuk dalam Prolegnas tetap langsung masuk pembahasan dan disetujui oleh DPR.\n\nTerkait pernyataan yang menyebut pihak yang mendukung revisi KPK adalah pro koruptor, Roy membantah hal itu.\n\n?Saya bukan pendukung dan pro koruptor. Kenapa saya dukung revisi UU KPK? Karena revisi UU KPK ini membuka lebar ruang pendampingan terhadap kasus tipikor, yang baru praduga tidak bersalah,? katanya.\n\n"Silakan, tetapi kalau teman-teman sampaikan saya pro koruptor, itu salah besar. Saya ini pro justicia. Artinya, mendukung praduga tak bersalah. Dengan revisi UU KPK inilah menjunjung tinggi hak manusia. RUU ini kan hanya 3 pasal yang krusial," ujarnya.\n\nIa pun sampaikan, bahwa dalam aksi mahasiswa tersebut, beberapa hal seharusnya bisa dilakukan mahasiwa, untuk memahami revisi UU KPK itu.\n\n"Mahasiswa bisa sebutkan tidak, pasal-pasal yang melemahkam KPK. Yang mana? Mereka hanya tulis menolak revisi KPK, tetapi pasal mana yang memberatkan KPK tidak disampaikan. Saya juga mantan aktivis. Harusnya mereka lebih detail, Pasal ini, bunyinya begini, bisa melemahkan KPK. Dibeber semuanya. Jangan hanya asal demo tetapi substansinya tidak ada,? ucapnya.\n\nDiberitakan sebelumnya, saat beberapa akademisi menolak, Roy justru mendukung adanya revisi UU KPK itu.\n\nRoy yang juga adalah praktisi hukum, menilai upaya pemerintah untuk revisi UU KPK, memiliki pertimbangan logis dan kemanusiaan.\n\nMisalnya revisi UU KPK yang mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas.\n\nUntuk soal dewan pengawas itu, Roy sampaikan bahwa ia setuju dengan pendapat Profesor Mahfud MD.\n\n"Soal pembentukan Dewan Pengawas, saya setuju dengan pendapat Prof Mahfud. Bahwa sebuah lembaga harus ada lembaga dewan pengawas. Tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan dalam menggunakan kewenangan lembaga itu (KPK)," ucap Roy, Kamis (19/9/2019).\n\nMenurut dia, dewan pengawas dan dewan penasihat berbeda dalam tugas pokok dan fungsinya.\n\nMenurutnya, penasihat hanya memberikan advis dan pandangan serta penilaian yang sifatnya mengingatkan secara norma.\n\n"Kalau pengawasan, tentu menjaga kinerja lembaga itu, agar tidak menyimpang dan berlebihan dalam menjalankan kewenangan lembaga tersebut," tambahnya.\n\nSedangkan pada poin penghentian perkara, KPK dapat mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), ia sampaikan sangat setuju.\n\nAlasannya, tidak semua perkara dipastikan bisa dibukti bersalah atau melanggar hukum dan merugikan keuangan negara.\n\n"Seandainya perkara korupsi itu masih berlanjut, dan si tersangka sakit dan sampai meninggal. Apakah dia akan menjadi tersangka sampai dia dikubur? Sementara perkara korupsi yang ditangani KPK, tidak bisa di SP3 kan? Harus ada kepastian hukum untuk siapapun," tuturnya.\n\nSementara itu, terkait poin penyadapan, Roy menilai, jika dalam RUU KPK yang kini menjadi UU KPK harus meminta izin dari Dewan Pengawas, tidak perlu khawatir terjadi bocor informasi penyadapan.\n\n"Itukan masalah teknis untuk penyadapan. Dewan pengawas itu independen. Tidak mungkin dibocorkan. Inikan hanya ketakutan yang berlebihan saja. Terapkan dulu UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR," ucapnya. (*)