Mahasiswa Gelar Aksi di KPK Soal Dugaan Korupsi APBD, Makmur HAPK Tak Ingin Komentar

Mahasiswa Gelar Aksi di KPK Soal Dugaan Korupsi APBD, Makmur HAPK Tak Ingin Komentar
Mahasiswa Gelar Aksi di KPK Soal Dugaan Korupsi APBD, Makmur HAPK Tak Ingin Komentar
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Jumat (6/9/2019) hari ini, 2 aksi massa dari Mahasiswa asal Kaltim di Jakarta hari ini digelar.\n\nDua aksi massa tersebut, dilakukan di dua tempat berbeda, yakni di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.\n\nSerupa, aksi massa dilakukan untuk meminta adanya penjelasan penanganan dugaan kasus hukum yang menyeret nama mantan Bupati Berau, Makmur HAPK.\n\nAksi pertama dilakukan kelompok mahasiswa menamakan diri Generasi Kaltim (GK).\n\nMereka lakukan aksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.\n\nKoordinator aksi, Irmanysah, sampaikan bahwa aksi damai dilatarbelakangi keingin mahasiswa untuk mencari tahu dugaan korupsi APBD Berau tahun 2006- 2008.\n\nDugaan korupsi APBD Berau itu sudah pernah dilaporkan Lembaga Penegak Demokrasi dan Keadilan Masyarakat Kaltim pada 2010 lalu. Namun, perkembangan kasus sampai saat ini belumlah jelas.\n\nSebagai informasi, Pada Februari 2010, Lembaga Penegak Demokrasi dan Keadilan Masyarakat Kaltim melaporkan dugaan penyimpangan anggaran APBD Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 yang diduga melibatkan Bupati Berau dan DPRD Berau.\n\nDugaan korupsi yang dilaporkan itu antara lain, terkait pekerjaan pemeliharaan kendaraan bermotor pada dinas tata kota, kebersihan dan pertamanan sebesar Rp 480,5 juta, pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi khusus pada 33 sekolah dasar sebesar Rp 7,26 miliar, dugaan mark up rumah wakil bupati, rehabilitasi rumah dinas Bupati sebesar Rp2 miliar, penunjukkan langsung untuk proyek pembangunan air bersih sebesar Rp138,862 miliar, dan lainnya.\n\n?Kami ingin ada kejelasan penanganan hal ini. Sampai di mana kasusnya,? ucap Irmansyah Koordinator Aksi dari Generasi Kaltim.\n\nTerkait adanya aksi di Kantor KPK itu, Penasihat KPK, Tsani Annafari menyampaikan akan mengecek lebih dahulu terkait laporan tersebut.\n\nIa juga menyarankan agar apabila ada pihak-pihak yang ingin melaporkan kembali terkait dugaan korupsi, bisa menggunakan sistem yang telah dibuat KPK yakni KPK Whistle Blower?s.\n\n?Di sistem itu, bisa dilaporkan. Ada seluruh persyaratannya di sana,? ujarnya.\n\nDikonfirmasi, berapa lama laporan biasanya ditindaklanjuti oleh KPK, Tsani sampaikan seluruhnya tergantung kelengkapan laporan tersebut.\n\n?Nanti akan dilihat. Karena KPK akan mempertimbangkan kelengkapan apakah memenuhi syarat atau tidak. Nanti akan dihubungi jika pelapor sampaikan nomor telepone. Tetapi, jika tidak ingin ditemui juga tak apa-apa. Untuk ditindaklanjuti, tergantung laporannya. Apakah sudah ada pelaku, modus, peristiwanya ada, biasanya 3 hari sudah ada respon. Lapor saja, nanti akan ada respon,? ucapnya.\n\nSementara itu, demo yang juga menyoroti nama Makmur HAPK terjadi di Kejaksaan Agung RI.\n\nDiketahui, Kejagung RI pernah mendapat laporan dari salah satu perusahaan yang ingin berinvestasi di Berau.\n\nPerusahaan tersebut adalah PT. RAK (Rimba Anugrah Kaltim).\n\nLaporan dibuat pada 16 Juni 2017. Adapun nama pihak terlapor, diantaranya adalah mantan Bupati Berau, Makmur HAPK. (*)\n\nMakmur HAPK: Saya Tak Ingin Polemik \n\nSementara itu, adanya demo di Kejati Kaltim, KPK serta Kejagung RI, dalam waktu yang berdekatan, ikut tim redaksi Diksi.co pertanyakan kepada Makmur HAPK, Jumat (6/9/2019).\n\nIa sampaikan bahwa ia juga mengetahui hal tersebut.\n\n?Saya tahu, saya tahu demo-demo itu. Tak usah dikomentari lah ya,? kata Makmur HAPK.\n\nDisinggung terkait adanya aksi demo yang kemungkinan berkaitan dengan jabatan Ketua DPRD Kaltim definitif yang saat ini masih dibahas di DPP Golkar, Makmur HAPK justru tak ingin berpolemik hal itu lebih lanjut.\n\n?Janganlah. Saya orang tua. Saya tak ingin polemik. Jangan terlalu diperbesar,? ucapnya.\n\nMeski demikian, ia justru sampaikan bahwa dirinya sudah pernah bertemu dengan pihak DPP pada Jumat lalu. Termasuk pada tim dari DPP yang mengurus persoalan Ketua DPRD Kaltim definitif.\n\n?Saya sudah dipanggil ke DPP kemarin. Pertemuan Jumat lalu. Saya kan diminta bincang-bincang, dengan jabatan saya sebagai Ketua Harian DPD Golkar Kaltim. Saya sendiri yang dipanggil,? ucap Makmur.\n\nApa saja yang dijelaskan di DPP ikut disampaikan.\n\n?Saya sampaikan bahwa saya sebagai kader sudah tunjukkan integritas sehingga Golkar bisa dapat suara tertinggi. Saya sampaikan, dilantik atau tidak dilantik (jadi Ketua DPRD Kaltim definitif), tak masalah. Jadi anggota pun tak masalah. Saya pulang ke Berau. Yang pasti sudah tunjukkan kerja saya sebagai . Kalaupun ada hal-hal dari partai, saya ini tak mengejar-ngejar gitu. Saya kan sudah tua juga. Lama sudah saya di pemerintahan ini, 30 tahun,? ucapnya.