Lahan Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang Akan Dibebaskan, Komisi III DPRD Kaltim Sebut Harus Dikawal

Rencana pembebasan lahan ini telah bergulir sejak 2019 silam. Hanya saja alokasi Rp 100 miliar saat itu tidak mampu terserap lantaran beberapa kendala.

Lahan Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang Akan Dibebaskan, Komisi III DPRD Kaltim Sebut Harus Dikawal
Syafruddin, angggota DPRD Kaltim

RUBRIK.ID, SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin buka suara terkait rencana pembebasan lahan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang, sisi Balikpapan oleh Pemprov Kaltim.

Rencananya, tahun 2021 ini Pemprov Kaltim akan mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk pembebasan lahan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang tersebut melalui Dinas PUPR.

Merespon hal itu, Syafruddin  menilai pembebasan lahan jalan pendekat harus dikawal.

Pasalnya sudah lama proyek strategis ini mangkrak.

"Rp 10 miliar ini akan kami kawal. Katanya data tanah mana saja yang mau dibebaskan sudah ada semua," ucap Udin, sapaan akrabnya dikonfirmasi Selasa (6/4/2021).

Rencana pembebasan lahan ini telah bergulir sejak 2019 silam. Hanya saja alokasi Rp 100 miliar saat itu tidak mampu terserap lantaran beberapa kendala.

"Serupiahpun tidak terserap. Alasanya mekanisme dan pendataan lahan yang mau dibebaskan belum tuntas," jelasnya.

Politisi PKB Kaltim ini, menilai total seluruh anggaran pembebasan lahan jalan pendekat sisi Balikpapan, membutuhkan kurang lebih Rp 318 miliar.

"Itu belum pembangunan fisik jalan pendekat. Kalau soal fisil jalannya nanti anggaran sharing dengan pemerintah pusat," tegasnya.

Dirinya memperkirakan total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan pendekat sejauh 17 kilometer itu, membutuhkan alokasi sekitar 1 hingga 1,5 triliun rupiah.

"Jembatan Abunawas itu namanya, bentang tengahnya sudah ada jalan pendekat belum ada. Itu kan pembamhinam yang sia-sia. Makanya perlu dievaluasi," katanya. (Advertorial)