Kuota BBM Menipis, Komisi II Sambangi BPH Migas

Kuota BBM Menipis, Komisi II Sambangi BPH Migas
Kuota BBM Menipis, Komisi II Sambangi BPH Migas
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Kamis (5/12/2019) lalu, Komisi II DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Pusat.\n\nDalam kunjungan, selain Komisi II, juga ikut hadir dan didampingi Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK bersama Sekwan Muhammad Ramadhan.\n\nPada kunjungan tersebut Makmur HAPK menyampaikan keresahannya lantaran jelang akhir tahun 2019 bahan bakar minyak (BBM) di Kaltim mengalami kelangkaan akibat kuota yang semakin menipis.\n\nHal ini menyebabkan antrian kendaraan kendaraan yang cukup panjang di beberpa SPBU, khususnya kendaraan berbahan bakar solar.\n\nParahnya, kondisi tersebut sudah berlangsung dalam kurun waktu dua tahun terakhir dan DPRD sudah melakukan upaya penyelesaian di daerah seperti meminta pihak yang berwenang untuk memperketat pengawasan penyaluran BBM hingga meminta penambahan kuota.\n\n?Ini keluhan Pak, masyarakat tidak mau tahu, karena merasa Kaltim adalah daerah penghasil minyak, kok malah jadi langka, ?ujar Makmur.\n\n\n\nDiakui Ibnu, BBM dalam kategori jatah BBM tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi hampir di sebagian wilayah Indonesia terjadi kelangkaan, termasuk Kaltim.\n\nUntuk mengantisipasi kejadian yang sama agar tidak terulang di Tahun 2020, dirinya menyebutkan bahwa Bph Migas, sudah mengirimkan surat ke Gubernur Kaltim, untuk segera mengusulkan kebutuhan kuota BBM.\n\n?Tolong dicatat Pak, untuk kuota BBM tahun 2020 tolong ditambahkan mengingat kami sudah mengirimkan surat ke Gubernur, belum ada tanggapan serius mengenai ini. Usulan ini yang akan kami jadikan acuan untuk menentukan kuota BBM Kaltim mendatang,? imbuhnya.\n\nMengenai hal ini, pemerintah dan DPR RI sudah bersepakat menetapkan penambahan kuota BBM Nasional sebesar 15,3 juta kilo liter atau penambahan sekitar 8%, dari jatah BBM nasional pada tahun ini.\n\nMasih ada peluang Kaltim untuk menambah kuota BBM,? tegasnya.\n\nMenanggapi hal itu, Makmur akan memastikan surat usulan yang sudah dikirim akan segera ditindaklanjuti oleh Gubernur. (advertorial)