KPK Soroti Persoalan Reklamasi dan Korban Lubang Tambang

KPK Soroti Persoalan Reklamasi dan Korban Lubang Tambang
KPK Soroti Persoalan Reklamasi dan Korban Lubang Tambang
RUBRIK.id SAMARINDA - Jumat (8/08/2019) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Kaltim, Kantor Pajak Pratama dan Polresta Samarinda berkunjung di 4 lokasi tambang di Samarinda. Beberapa persoalan ditemukan, mulai dari reklamasi lubang tambang hingga persoalan korban meninggal di lubang tambang.\n\nDiawali kunjungan ke lokasi perusahaan Energi Cahaya Industrama, disusul PT. Nuansa Cipta Coal Investment, CV. Limbuh, dan PT. Lana Harita Indonesia.\n\nSaat sedang berada di pit PT ECI Bantuas, Samarinda, Penasihat KPK, M. Tsani Annafari, dibuat sedikit geram dengan laporan perwakilan perusahan, Sobirin soal adanya salah titik yang diklaim ditambang oleh warga pemilik tanah. Tsani seolah menyangsikan hal itu. Sebab, menurutnya, tidak mungkin pemilik konsesi tak mengetahui lahannya ditambang orang. Apalagi, saat mereka memasuki kawasan tambang, wajib melalui pintu pemeriksaan oleh petugas keamanan.\n\n"Jangan pakai bahasa tak tahu. Ga mungkin, Saya akan cek dua minggu lagi" Tegas Tsani.\n\nSalah satu bekas bukaan tambang milik PT ICI juga masuk dalam program reklamasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tsani mengingatkan, jangan sampai jika reklamasi lahan nanti, bakal menyulitkan pengusutan hukum di kemudian hari dikarenakan barang bukti sudah berubah.\n\nDari PT ECI, rombongan bergerak ke PT NCI. Di sana, tim mengunjungi lokasi penyemaian pohon untuk revegetasi dan reklamasi lahan paska tambang. Dari laporan perusahan diketahui, proses reklamasi sudah berjalan 70 persen di tahun 2014-2015 di lahan seluas 5 hektare menggunakan dana Rp 2,7 miliar.\n\nDari Bantuas, rombongan bergeser ke lokasi tambang CV Limbuh di Mugirejo. Kedatangan tim menindaklanjuti laporan warga soal tambang yang berjarak kurang dari 500 meter dari permukiman. Bedanya, di CV Limbuh sudah melalukan penimbunan lokasi.\n\nAdapun di lokasi terakhir yang dikunjungi adalah PT Lana Harita Indonesia. Perwakilan KPK, ESDM dan Kantor Pajak Pratama menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan perusahaan.\n\nUsai pertemuan sekitar 30an menit, Tsani memaparkan isi pertemuan. Pertama adalah klarifikasi soal aduan meninggalkannya anak di sebuah kolam yang berada di wilayah konsesi Lana Harita Indonesia. Ini, bagian menindaklanjuti laporan Komnas Hak Azazi Manusia.\n\n"Ternyata (meninggalnya) di rawa-rawa di luar lokasi tambang. Dan kita klarifikasi dengan Satreskrim laporan polisi dan sudah di SP3. Sehingga tidak diteruskan kasusnya," kata Tsani.\n\nBerdasarkan 4 kunjungan tersebut, 3 perusahaan diketahui belum membayar sejumlah kewajiban pembayaran pada negara kecuali Lana Harita Indonesia. Jenisnya bervariasi mulai dari kewajiban pajak bumi dan bangunan atau pajak lainnya.\n\nMeski demikian, Kepala Kantor Pajak Pratama, Samarinda Ilir, Edison belum mau membeberkan jenis tunggakan dan berapa besarnya. Untuk CV Limbuh, disebutnya nominalnya kurang dari Rp 1 miliar.\n\nSementara, untuk Lana Harita Indonesia, yang izinnya dikeluarkan oleh pusat, KPP Samarinda menilai ada potensi PBB berjalan yang bakal jatuh tempo November nanti.\n\nEdison juga belum mau merinci berapa banyak perusahaan penambangan batu bara yang belum setorkan pajak.\n\nUntuk perusahaan yang izinnya dikeluarkan pusat, jajaranya sebatas mengontrol setoran kewajiban pajak. Sementara izin yang dikeluarkan daerah, Dinas ESDM Kaltim punya hak menolak atau menyetujui rencana anggaran biaya penambangan dan setoran pajak yang diusulkan perushaan.\n\nIa memaparkan, bagi perushaan penambangan yang menunggak kewajiban pembayaran ke negara jajaranya punya sejumlah mekanisme penagihan.\n\n"Teguran, paksa, sita dan lelang," katanya.\n\nAdapun, bagi perusahaan yang sudah tutup, pailit dan belum membayarkan sejumlah kewajiban keuangan pada negara pun bakal dikejar. "Kita cari asetnya, penanggungjawab sebelumnya," tutupnya kemudian.