Kemendagri Buat Surat Kedua, Layanan Dokumen Pemprov Kaltim Dihentikan Sementara

Kemendagri Buat Surat Kedua, Layanan Dokumen Pemprov Kaltim Dihentikan Sementara
Kemendagri Buat Surat Kedua, Layanan Dokumen Pemprov Kaltim Dihentikan Sementara
SAMARINDA - Usai beredarnya surat teguran dari Kemendagri kepada Gubernur Kaltim Isran Noor beberapa hari lalu, kali ini kembali beredar informasi adanya surat lanjutan dari Kemendagri.\n\nDiketahui, surat teguran Kemendagri kepada Isran Noor itu, terkait belum diaktifkannya Abdullah Sani sebagai Sekprov Kaltim definitif.\n\nTerbaru, pada 19 Agustus 2019, beredar surat kembali dari Kemendagri. Yang berbeda, kali ini bukan ditujukan kepada Pemprov Kaltim ataupun Gubernur Kaltim, tetapi ditujukan ke beberapa Lembaga.\n\nSurat yang tertanggal 16 Agustus 2019 itu, terkait layanan terhadap pemerintah provinsi Kaltim.\n\nSurat ditujukan kepada Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Para Kepala Badan, Sekretaris BNPP serta Karo/ Kapus di Lingkup Setjen.\n\nSurat tercantum ditandatangani Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo.\n\nDalam surat itu, pada poin 2 disebutkan bahwa sampai saat ini Gubernur Kaltim belum fungsikan Sekda sebagai pemimpin Sekretariat Daerah.\n\nSementara di poin 3, dicantumkan bahwa Mendagri telah keluarkan Surat Teguran kepada Gubernur Kaltim melalui surat Nomor 821/7672/SJ tanggal 9 Agustus 2019.\n\nPoin penting lainnya ada di poin 4.\n\nDi poin itu, disebutkan bahwa layanan fasilitasi/ konsultasi dan evaluasi dokumen dari/ terhadap Pemprov Kaltim untuk sementara agar tidak ditindaklanjuti atau diproses apabila tanpa melalui/ melibatkan Sekretaris Daerah.\n\nPotongan gambar surat dari Kemendagri terkait layanan Pemprov Kaltim/ IST\n\nTim redaksi kemudian konfirmasi kebenaran surat itu kepada Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.\n\nMelalui pesan WhatssApp ia sampaikan akan mengecek lebih dahulu surat tersebut.\n\n?Saya cek,? tulisnya.\n\nKemudian, tim redaksi pun kembali menghubungi Bahtiar via sambungan telepon beberapa jam setelahnya. Ia pun membenarkan adanya surat tersebut.\n\n?Ya, internal itu memang ada. Saya sudah cek di Otda. Itu internal, soal kebijakan Kemendagri,? ucapnya. (*)