Kemenaker Ketok UMP Naik 8,51 %, Pengusaha Kaltim Akui Berat

Kemenaker Ketok UMP Naik 8,51 %, Pengusaha Kaltim Akui Berat
Kemenaker Ketok UMP Naik 8,51 %, Pengusaha Kaltim Akui Berat
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Timur M.Slamet Brotosiswoyo mengatakan, dengan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 untuk rata rata nasional naik sebesar 8.51 % cukup memberatkan pengusaha di Kalimantan Timur.\n\nSebagai informasi, Kementerian Tenaga Kerja telah menetapkan kenaikan UMP untuk tahun depan sebesar 8,51 persen untuk (nasional).\n\n?Sebetulnya Apindo merasa berat dengan adanya kenaikan ini, menjerit pengusaha Kaltim ini sudah,? ucapnya dikonfirmasi Sabtu (19/10/19)\n\nKenaikan UMP tahun 2020 ini mengacu pada PP 78 tahun 2015. Dalam perhitungannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.\n\nBerdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 ditetapkan bahwa besaran UMP naik 8,51 %.\n\nKetua Apindo Kaltim itu menilai bahwa produktivitas pengusaha di Kaltim tidak setiap tahun naik 8,51 % seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi rata rata nasional. Disebutnya dengan terpaksa pihaknya harus menerima keputusan itu.\n\n?Saya khawatir jika dipaksakan nantinya, perusahaan banyak melakukan efisiensi tenaga kerja, misalnya jam lembur, hari kerja dan macam macam termasuk Putusan Hubungan Kerja (PHK),? tuturnya.\n\nNamun begitu ia berharap supaya tidak terjadi pengurangan karyawan, namun perlu dilakukan upaya untuk mensiasati itu.\n\nSaat ini Apindo Kaltim lagi berusaha membuat klasterisasi UMP, untuk Pengusaha kecil, UMP pengusaha menengah dan pengusaha besar yang dibedakan oleh komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pengusaha besar 60 komponen, pengusaha menengah diusulkan 45 komponen, pengusaha kecil ada 35 komponen.\n\n?Apindo berusaha agar semua pengusaha kecil menengah dan besar mampu bayar, dan pekerjanya dapat jaminan sosial BPJS ketenaga kerjaan dan kesehatan, Apindo sedang berjuang supaya ada klasterisasi itu,? tandasnya.\n\nDirinya juga mengaku sudah berunding dengan Serikat pekerja yang tergabung dalam Dewan pengupahan. Disebutnya semua pihak sepakat bulat dengan daya klasterisasi upah. (*)