Kawasan Tahura Dipilih Jadi Ibu Kota, Penambangan Liar Gara-garanya?

Kawasan Tahura Dipilih Jadi Ibu Kota, Penambangan Liar Gara-garanya?
Kawasan Tahura Dipilih Jadi Ibu Kota, Penambangan Liar Gara-garanya?

RUBRIK.id SAMARINDA - Belakangan mencuat isu perihal aktifitas penambangan ilegal di kawasan bukit soeharto diduga menjadi salah satu alasan mengapa daerah tersebut dipilih sebagai salah satu alternatif wilayah pemindahan ibu kota negara.

\nProses survei kelayakan wilayah saat ini tengah dilakukan oleh Bapenas sebagai acuan dalam penentuan wilayah tempat ibu kota akan dipindahkan termasuk kalimantan timur dan kalimantan selatan.\n

Saat ditanyakan perihal kebenaran isu tersebut, Rusmadi Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto juga belum berani menyimpulkan apakah mencuatnya isu pemindahan ibukota negara ke Tahura bakal memicu maraknya penambangan batubara ilegal di hutan konservasi ini.

\n

"Saya belum berani komentar banyak. Itu (pemindahan ibukota) keputusan pusat. Selama belum ada hitam di atas putih, kami tetap melakukan sesuai tugas pokok dan fungsi," Jelas Rusmadi, Senin (5/8/2019).

\n

Tugas pokok yang dimaksudnya, adalah menjaga hutan dari praktek penambangan ilegal seperti perambahan hutan, perburuan liar hingga penambangan batu bara ilegal. sebagai antisipasi pihaknya melakukan patroli rutin.

\n

Sebagai mana diketahui, saat ini banyak ditemukannya aktivitas penambangan ilegal khususnya penambangan batubara. Bahkan UPTD Tahura sempat mengamankan sebuah unit excavator yang diduga untuk penambang ilegal beberapa bulan lalu. Termasuk, ilegal logging.

\n

Pada kasus lain, Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sempat mengamankan lebih dari 5 tersangka sepanjang satu periode. Salah Satu aktor intelektual yang berada dibalik aktivitas penambangan ilegal yang sempat buron, berhasil diamankan penyidik bulan lalu dan sedang menunggu proses di Pengadilan.

\n

Kepala Seksi Wilayah II Samarinda, Gakkum KLHK Kalimantan, Annur Rahim mengaku belum menemukan apakah ada keterhubungan antara wacana pemindahan ibukota dengan aktivitas penambangan ilegal. Ia menyebut kebijakan pemindahan ini merupakan kewenagan pemerintah pusat, yang saat ini menjadi konsentrasi pihaknya adalah terus bersiaga dan menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk soal aktivitas ilegal khususnya di kawasan Tahura.

\n

"Selama belum berubah status kawasannya, akan jadi persoalan hukum jika beraktivitas ilegal di dalam Tahura," Tegasnya.