Kaltim Dipilih Jadi Ibu Kota, Lubang Tambang Kembali Renggut Nyawa Warga di Kukar

Kaltim Dipilih Jadi Ibu Kota, Lubang Tambang Kembali Renggut Nyawa Warga di Kukar
Kaltim Dipilih Jadi Ibu Kota, Lubang Tambang Kembali Renggut Nyawa Warga di Kukar
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Di tengah perdebatannya menjadi calon Ibu Kota Negara, lubang tambang batubara di Kalimantan Timur kembali mencabut nyawa warganya.\n\nPada Kamis, 22 Agustus 2019, Hendrik Kristiawan (25 tahun) warga Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara tenggelam di lubang tambang PT.Singlurus Pratama tidak jauh dari pemukiman warga.\n\nBertambahnya korban meninggal di lubang tambang setiap tahunnya sejak 2011 yang sebagian besar adalah anak-anak dan pemuda menjadi penanda penting suramnya masa depan calon Ibu kota Negara.\n\nDari hasil pemantauan dan analisa lapangan oleh Tim JATAM Kaltim ditemukan beberapa fakta berikut :\n\nPertama, Hendrik Kristiawan pemuda korban ke 36 berdasarkan keterangan warga tewas setelah sebelumnya tenggelam sekitar pukul 19.00 wita dan baru ditemukan sekitar pukul 22.00 WITA.\n\nMalam itu juga warga mengevakuasi dan membawanya ke RSUD ABADI Kec.Samboja. Kedua, lokasi tempat ditemukannya Hendrik Kristiawan adalah sebuah lembah bukit yang berubah menjadi telaga yang terbentuk akibat sisi luar lembah ditutupi ribuan metrik ton Overburden (Lapisan Tanah pucuk).\n\nBerdasarkan titik koordinat ( S 00° 57'04.8" , E 117° 05'01.6" ), lokasi masuk dalam konsesi PT.Singlurus Pratama. Berdasarkan penelusuran dokumen Perizinan, Konsesi PT. Singlurus Pratama mendapatkan konsesi seluas 24. 760 hektar dari Kementrian ESDM.\n\nKetiga, Jarak antara Rumah terdekat dengan Telaga ini berjarak 770 Meter. Keduanya berada dalam konsesi Pertambangan PT. Singlurus Pratama.\n\nKeempat, dilokasi tak ditemukan Papan Peringatan, Pagar Pembatas serta Pos dan Petugas Pengamanan guna mencegah akses warga ke telaga tersebut tersebut. Hal ini diduga menyalahi Keputusan Menteri ESDM nomor 55/k/26/mpe/1995 yang berbunyi tidak memasang plang atau peringatan dan tidak ada pengawasan yang menyebabkan orang lain masuk ke kawasan tambang.\n\nBerdasarkan temuan tersebut, maka JATAM Kaltim menilai perusahaan tambang batubara PT. Singlurus Pratama, Bertanggung Jawab secara hukum atas kematian Hendrik Kristiawan (25 Tahun) karena kelalaian Pihak Perusahaan dalam Melakukan Pengawasan dalam kegiatannya sesuai Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 112 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perbuatan Melawan Hukum oleh penanggung jawab usaha dan juga Pejabat Pemerintah karena Telah Lalai yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan menyebabkan kematian dapat dikenakan pidana.\n\nMaka PT. Singlurus Pratama dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diduga kuat telah cukup untuk dikenakan pasal ini.\n\nJATAM Kaltim juga berpendapat Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Kaltim dapat diterapkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 112 UUPPLH, sebab unsur ?barang siapa?, ?karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain? yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP maupun Pasal 112 UUPPLH ?Setiap pejabat berwenang?, ?tidak melakukan pengawasan?, ?terhadap ketaatan penanggung jawab usaha? atau ?kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan?, ?mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan?, ? mengakibatkan hilangnya nyawa manusia? telah terpenuhi.\n\nPT.Singlurus Pratama pada tahun 2016 sudah pernah dilaporkan kepada pemerintah karena merampas lahan warga dan menambangnya tanpa mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan.\n\nWarga juga telah melaporkan kasus ini kepada pihak DPRD Kabupaten serta Dinas Lingkungan Hidup, namun hasilnya nihil. Pemerintah memilih acuh dan mengangap persoalan warga ini hanya bukan hal penting.\n\nJATAM Kaltim mendesak PPNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan PPNS ESDM Provinsi Kaltim untuk Melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan Tindak Pidana Pertambangan dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada kasus tewasnya Hendrik Kristiawan maka selama proses penyelidikan tersebut aktifitas operasi PT.Singlurus Pratama harus dihentikan.\n\nJATAM Kaltim menyesalkan Gubernur Kaltim yang tak pernah belajar dari kesalahan dan pura-pura tutup mata atas terus terjadinya kejahatan tambang di Kaltim. Bukannya berbenah dan segera melakukan pencegahan serta menghukum para pelaku kejahatan, justru sebaliknya bertambahnya jumlah korban adalah karena sikap masa bodohnya Gubernur Kaltim.\n\nTidak hanya Isran Noor, pembiaran ini juga di lakukan oleh Gubernur di periode sebelumnya yaitu Awang Faroek Ishak serta 3 Bupati (Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Kutai Barat) serta walikota samarinda.\n\nBerbahayanya lokasi ini tampak jelas disikapi oleh orang tua almarhum, ?Kami berharap lubang tambang itu ditutup, jangan lagi ada warga lain yang jadi korban?, ungkap Pak Suhendar. Selain ayahnya, Hendrik selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Tak jarang juga diwaktu senggangnya jika tidak sedang masuk kerja, ia membantu menyelesaikan doran dan kasut bikinan ayahnya. Kini adiknya yang kedua harus menggantikan peran Hendrik membantu Pak Suhendar dan Ibu Triseni juga kedua adiknya.\n\nSuramnya upaya penegakan hukum kasus lubang tambang juga diperparah dengan langkah Pemerintahan Jokowi yang memutuskan Kaltim menjadi Ibu Kota. Beban puluhan tahun yang harus Kaltim tanggung dari kebijakan eksploitasi sumber daya alam mengakibatkan sejumlah krisis ekologis dan sosial yang berdampak luas di seluruh kota dan kabupaten.\n\nTingginya tingkat kemiskinan warga serta menurunya layanan fungsi alam hingga kini belum mampu diatasi oleh pemerintah. 73% luas daratan Kaltim telah habis di kapling menjadi konsesi Ekstraktif (Tambang Minerba, Sawit, HPH, HTI dan Migas), 5,2 juta Ha (43%) diantaranya adalah Konsesi Tambang Batubara Seharusnya agenda mendesak yang diusung oleh pemerintahan Jokowi pasca kebijakan obral izin SDA yakni Kaltim harus lepas dari jeratan kebijakan ekstraksi sumber daya alam. (*)