Jadi Saksi Kasus Suap Bidang Pelayaran, Dirut PT Pupuk Kaltim Diperiksa Komisi Anti Rasuah

Jadi Saksi Kasus Suap Bidang Pelayaran, Dirut PT Pupuk Kaltim Diperiksa Komisi Anti Rasuah
Jadi Saksi Kasus Suap Bidang Pelayaran, Dirut PT Pupuk Kaltim Diperiksa Komisi Anti Rasuah
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Direktur Utama PT. Pupuk Kaltim, Bakir Pasaman diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi.\n\nDirut PT Pupuk Kaltim hadir di KPK Pukul 08.30 WIB,\n\nKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Bakir Pasaman, dalam kasus dugaan suap bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).\n\nFebri Diansyah, Juru Bicara KPK menyebut, Bakir Pasaman, datang memenuhi pemeriksaan di Kantor KPK pada Rabu (4/12/2019) pada pukul 08.30 WIB. Pemeriksaan Bakir diketahui untuk berkas tersangka atas nama Taufik Agustono, Direktur Humpuss Transportasi Kimia.\n\n"Sudah datang sejak jam 08.30 WIB. Dijadwalkan diperiksa untuk berkas tersangka Direktur Humpuss Transportasi Kimia, Taufik Agustono," kata Febri.\n\nFebri belum mau menjelaskan Bakir diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang diduga pengembangan dari kasus dugaan suap terhadap anggota DPR RI, Bowo Sidik Pangarso. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," katanya singkat.\n\nFoto jadwal yang telah tersebar di grup-grup Whatapps jurnalis. Dari 35 jadwal pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK pada hari ini, jadwal pemeriksaan Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Bakir Pasaman berada di nomor urut satu. Di lembar jadwal tersebut, Bakir diperiksa sebagai saksi, dengan perkara TPK suap bidang pelayanan antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT HTK (Humpuss Transportasi Kimia) dan penerimaan lain yang terkait jabatan.\n\nTaufik Agustono, diketahui terjerat kasus pengembangan perkara suap kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia.\n\nDalam perkara ini, Taufik diduga mengalirkan uang suap kepada Bowo Sidik agar membantu PT HTK mendapatkan kerja sama kembali sewa menyewa kapal dengan PT Pilog. Taufik pun mengalirkan uang pada Bowo Sidik secara bertahap.\n\nKasus ini bermula ketika PT HTK memiliki kontrak pengangkutan dengan cucu perusahaan PT Petrokimia Gresik selama tahun 2013-2018.\n\nNamun, pada 2015 kontrak ini dihentikan karena membutuhkan kapal dengan kapasitas yang lebih besar, yang tidak dimiliki oleh PT HTK.\n\nKPK menduga ada upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia.\n\nUntuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan Bowo Sidik Pangarso. Bowo pun kemudian bertemu dengan Marketing Manager HTK Asty Winasti untuk membicarakan dan mengatur agar PT HTK tidak kehilangan pasar penyewaan kapal.\n\nPertemuan ini kemudian dilaporkan pada Taufik. Taufik diduga bertemu dengan beberapa pihak termasuk Asty dan Bowo Sidik untuk menyepakati kelanjutan kerja sama sewa menyewa kapal yang sempat terhenti pada 2015.\n\nDalam proses tersebut, kemudian Bowo meminta sejumlah fee. Tersangka Taufik sebagai Direktur PT HTK, membahasnya dengan internal manajemen dan menyanggupi sejumlah fee untuk Bowo.\n\nPada akhrinya, pada 26 Februari 2019 dilakukan MoU antara PT Pilog dengan PT HTK, yang salah satu materi MoUnya adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.\n\nSetelah adanya MoU tersebut, disepakati untuk pemberian fee dari PT HTK kepada Bowo dibuatkan satu perjanjian antara PT HTK dengan PT Inersia Ampak Engineers, perusahaan milik Bowo, untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengeluaran oleh PT HTK.\n\nBowo meminta kepada PT HTK untuk membayar uang muka Rp1 miliar atas telah ditandatanganinya MoU antara PT HTK dan PT Pilog.\n\nPermintaan ini disanggupi oleh tersangka TAG dan juga disetujui oleh Komisaris PT HTK. Namun, dengan pertimbangan terlalu besar untuk diberikan sekaligus, maka dibuatkan termin pembayarannya.\n\nUang lantas diberikan PT HTK pada Bowo Sidik pada rentang waktu 1 November 2018 hingga 27 Maret 2019. Rinciannya adalah, US$ 59.587 pada 1 November 2018, US$ 21.327 pada 20 Desember 2018, US$7.819 pada 20 Februari 2019, dan Rp 89.449.000 pada 27 Maret 2019.\n\nAtas perbuatan tersebut, Tersangka Taufik diduga melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.\n\nSementara itu, Nana Mulyana, Koordinator Supervisi Pencegahan dan Penindakan Wilayah 7 KPK, saat ditemui usai rapat koordinasi dalam rangka progress pelaksanaan sertifikasi tanah aset pemda di Kalimantan Timur oleh KPK RI, menyampaikan tidak bisa berkomentar banyak, sebab Nana mengaku hanya berkapasitas menjawab terkait pencegahan. Sementara mengenai kasus korupsi, baik pemereiksaan dan tangkapan menjadi ranah juru bicara KPK.\n\n"Saya gak ada kapasitas di situ. Tanya juru bicara itu mah. Gak tahu saya, pura-pura gak tahu," ungkap Nana Mulyana. (*)\n\nPengamat Hukum Unmul: Mesti Didalami KPK \n\nAdanya pemanggilan KPK terhadap Dirut PT Pupuk Kaltim ini direspon oleh Herdiansyah Hamzah, Pengamat Hukum Universitas Mulawarman.\n\nDisebutnya, pemanggilan Dirut PKT, Bakir Pasaman, sebagai saksi, adalah hal lumrah yang jamak dilakukan oleh KPK untuk mengembangkan kasus. Intinya, dalam perkara suap yang melibatkan mantan anggota DPR, Bowo Sidik ini, keterangan Dirut PKT ini diperlukan untuk kepentingan berkas pemeriksaan tersangka direktur PT Humpuss, Taufik Agustono.\n\n"Jadi status dirut PKT dalam kasus ini masih sebatas saksi. Tapi jangan lupa, status saksi ini bisa saja ditingkatkan menjadi tersangka, tergantung pendalaman yang dilakukan oleh penyidik KPK, apakah menemukan cukup bukti atau tidak. Namun yang pasti, KPK mesti mengurai missing link yang belum terjawab, yakni apa sebenarnya peran dirut PKT dalam perkara ini," ucapnya yang kerap disapa Castro itu.\n\nDijelaskan kembali, jika dilihat polanya, Castro sampaikan terkait mata rantai antara PT. Humpuss, PKT, dan Bowo Sidik.\n\n"Dalam setiap perkara korupsi yang rentan dengan persekongkolan, maka peran setiap pihak mesti diurai satu persatu. Nah, yang belum terjawab selama ini kan peran dari kebijakan yang diambil berdasarkan otoritas yang ada di PKT. Apakah itu pure transaksi bisnis, atau ada perbuatan melawan hukum di sana. Ini yang mesti didalami oleh KPK," ucapnya. (*)