Insentif Nakes Masih Simpang Siur, Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kaltim Beri Tanggapan

Insentif Nakes Masih Simpang Siur, Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kaltim Beri Tanggapan
RUBRIK.ID, SAMARINDA - Simpang siurnya kabar pencairan dana insentif tenaga kesehatan penanganan Covid-19 mengundang keresahan wakil ketua panitia khusus (pansus) percepatan penanganan Covid-19 bentukan DPRD Kaltim.\n\nSyafruddin menyesalkan pemerintah tidak kunjung mencairkan dana insentif yang telah dialokasikan dalam anggaran yang telah disetujui DPRD Kaltim sebesar Rp 500 miliar sejak bulan Maret 2020 lalu.\n\nUdin sapaannya menyebut, bahwa kerja OPD teknis yang menangani dampak Covid-19 ini memang terlihat lambat dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang ingin cepat karena terdesak kebutuhan.\n\n"Dari awalkan sudah dipersiapkan kerangkanya, tapi lagi-lagi teman-teman di OPD teknis ini memang tidak siap," ujarnya saat dihubungi Diksi.co via whatsapp seluler, Sabtu (30/5/2020).\n\nIa pun sempat melakukan konfirmasi ke kepala BPKAD Kaltim. Dalam konfirmasi tersebut disampaikan adanya kendala terkait meknisme pencairan dana.\n\n"Menurut mereka (BPKAD) pencairan ini harus melalui SK Gubernur terhadap nama-nama yang mendapat bantuan itu. Yang kedua proses distribusi bantuan ini harus melalui lembaga perbankan," jelas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur (Kaltim),\n\nLanjut Udin, kunci pencairan anggaran Covid-19 di Kaltim saat ini berada pada Biro Keuangan.\n\n"Pertama terkendala di pendataan nah sekarang ada biro keuangan. Sekarang kuncinya ada di tangan biro keuangan kapan bisa dicairkan," pungkasnya. (advertorial)\n\n[caption id="attachment_10622" align="alignnone" width="1000"]Logo DPRD Kaltim Logo DPRD Kaltim[/caption]