Honor KPPS Minta Disamakan Dengan UMK, KPU Balikpapan Usulkan Dana 70 Miliar

Honor KPPS Minta Disamakan Dengan UMK, KPU Balikpapan Usulkan Dana 70 Miliar
Honor KPPS Minta Disamakan Dengan UMK, KPU Balikpapan Usulkan Dana 70 Miliar
Balikpapan - Usulan kenaikan honor PPS dan PPK sesuai besaran UMK, pada  Pilkada Balikpapan tahun 2020, masih digodok di Pemkot Balikpapan .\n\nWalikota Balikpapan Rizal Effendi, menyatakan perlu kehati-hatian dalam pembahasan dan persetujuan karena hibah yang diberikan harus sesuai aturan mengingat banyak kasus yang menyeret pejabat daerah dalam kasus hukum.\n\n"Namun yang jelas menurut Rizal persoalan ini akan dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.Karena  nanti anggarannya ada yang dimasukkan melalui APBD Perubahan tahun ini,ada  juga pada APBD 2020.Tapi tetap harus melihat petunjuk dari Permendagri  dan harus seragam seluruh Indonesia." kata Rizal Effendi usai rapat Paripurna DPRD Balikpapan,Senin ( 8 /7/2019).\n\nLebih lanjut, kata Rizal, secara undang-undang usulan itu memungkinkan .Hanya saja kemungkinan di 2020 termasuk soal usulan adanya asuransi dan penambahan jumlah TPS.\n\n"Kalau di anggaran perubahan kan hanya tahap awal kegiatan KPU .Kalau TPS nya ditambah kan anggaran juga harus disediakan dan tambah besar lagi.Pemilu pada April kemarin aja ada 1000 TPS. Ya tunggu aja petunjuk dari sana," jelasnya.\n\nAnggaran yang diajukan oleh KPU Kota Balikpapan mencapai Rp.70 miliar .Untuk biaya persiapan KPU senilai Rp 55 miliar, Bawaslu Rp 11 miliar dan aparat keamanan senilai Rp 4 miliar.\n\n"Pada tahap awal ,Pemerintah Kota Balikpapan akan mengalokasikan dana Rp 2 milyar untuk pelaksanaan launching Pilkada yang dijadwalkan September 2019  mendatang.Nanti perubahan hanya masuk anggaran untuk pelaksanaan launching sedangkan untuk persiapan Pilwali masih menunggu petunjuk teknis dan dimasukkan di APBD murni 2020." tutupnya.