Hasil Rapat Banggar, Ketua DPRD Kaltim Tegas Sampaikan Penolakan Terkait Penyediaan Anggaran Belanja Multi Years

Diminta kepada Pemprov untuk lebih menekankan dari APBN, karena kewenangannya ada di APBN," ujar Samsun sapaannya saat diwawancara awak media.

Hasil Rapat Banggar, Ketua DPRD Kaltim Tegas Sampaikan Penolakan Terkait Penyediaan Anggaran Belanja Multi Years
Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim saat diwawancara awak media usai rapat tertutup Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Provinsi Kaltim, Selasa (13/10/2020)/Diksi.co

RUBRIK.ID, SAMARINDA - Di Pembahasan KUA PPAS, Banggar Tak Bahas Anggaran Pokok Pikiran Atau Aspirasi

Selasa malam (13/10/2020) tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim (Sekdaprov) M.

Sabani kembali melanjutkan pembahasan mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim tahun 2021.

Dari hasil rapat Banggar yang berlangsung hingga tengah malam tersebut, unsur Pimpinan DPRD Kaltim yakni Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun dengan tegas menyampaikan penolakan atas rencana Pemprov Kaltim terkait dengan penyediaan anggaran belanja multi years.

"Pertama ini agak melenceng dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Kedua terkait dengan pembangunan jalan fly over di Muara Rapak.

Itu kewenangan adalah jalan negara.

Diminta kepada Pemprov untuk lebih menekankan dari APBN, karena kewenangannya ada di APBN," ujar Samsun sapaannya saat diwawancara awak media.

Ketidaksepahaman antara Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Pemprov Kaltim disebut Samsun berlandaskan pada komitmen Gubernur Kaltim, Isran Noor yang tidak lagi akan menjalankan program pembangunan multi years.

"Kali ini itu yang membuat teman-teman (anggota Dewan) tidak sepakat," katanya.

DPRD Kaltim menginginkan pembangunan di Kaltim tetap menggunakan rancangan anggaran single year atau parsial.

"Tiap tahun kita anggarkan gakpapa. Gak mesti multi years," sebutnya.

Khawatirnya, kata Samsun, program pembangunan multi years akan membebani APBD Kaltim di tahun berikutnya, lantaran wajib dianggarkan setiap tahunnya.

"Kita khawatirkan itu akan membebani. Seperti tahun 2016-2017 kita sudah terikat kontrak multi years dengan tol. Kalau kita tidak anggarkan kita terhutang dan di akhir periode Gubernur biasa harus berakhir kontrak multi years.

Bebannya bendol di belakang akhirnya kegiatan anggaran yang lain dikorbankan," ujarnya.

"Kita anggarkan setiap tahun aja. Besarannya tergantung anggaran kita. Kalau anggaran besar kita anggarkan besar, kalau kecil menyesuaikan," tambahnya.

Disinggung apakah dalam pembahasan KUA-PPAS juga memuat pembahasan kebutuhan pokok pikiran (pokir) anggota dewan alias dana aspirasi. Samsun menjawab singkat tidak ada.

"Gak ada pembahasan itu," jawabnya.

Sementara itu diwawancarai terpisah, Sekdaprov M.

Sabani pun enggan berkomentar banyak.

Ia hanya menekankan bahwa pembahasan bersama tim Banggar DPRD Kaltim masih bersifat kebijakan umum anggaran program prioritas.

"Pembahasan anggaran selalu di dewan tidak dimana-mana," pungkasnya. 

Untuk diketahui, sesuai batas waktu yang ditentukan Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Provinsi Kaltim memiliki batas waktu pembahasan KUA-PPAS hingga 30 November 2020. (*)