Hasil KLB di Sumut, Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat, Begini Respon AHY

KLB Partai Demokrat telah digelar pada hari ini di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) di mana Kepala Staf Presiden Moeldoko terpilih menjadi ketua umum versi KLB.

Hasil KLB di Sumut, Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat, Begini Respon AHY
Agus Harimurti Yudhoyono/kompas.com

RUBRIK.ID - Berita Nasional yang dikutip RUBRIK.ID tentang KLB Partai Demokrat telah digelar pada hari ini di Hotel The Hill Sibolangit Sumut.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengecam penunjukan Moeldoko sekaligus berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Hukum dan HAM tak memberikan legitimasi terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB).

Sebagaimana diketahui,  KLB Partai Demokrat telah digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) di mana Kepala Staf Presiden Moeldoko terpilih menjadi ketua umum versi KLB.

"Saya minta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak memberikan legitimasi kepada KLB ilegal," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3).

Ia menegaskan, ketua umum Partai Demokrat yang sah adalah dirinya, bukan Moeldoko. Hasil dari Kongres V yang digelar pada 15 Maret 2020.

"Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY adalah ketua umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate," ucap AHY.

AHY menegaskan, peserta KLB yang hadir di Hotel The Hill Sibolangit bukanlah pemilik suara sah.

Pasalnya, pihaknya telah menerima laporan dari DPD dan DPC yang memastikan pemilik suara sah tak datang ke sana.
Ia juga tak menampik, adanya kader yang juga mengikuti KLB tersebut.

Namun ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada dualisme di partai berlambang bintang mercy itu, sebab kader-kader yang terbukti berkhianat telah dipecat.

"Tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat, saya ulangi, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di Partai Demokrat," tegas AHY.

Moeldoko yang ditunjuk sebagai ketua umum, juga ditegaskannya bukan pemimpin Partai Demokrat yang sah. Pasalnya, pihak-pihak yang memilihnya bukanlah pemilik suara sah.

"Jadi sekali lagi saya mengatakan, apa yang disampaikannya ia pungkiri sendiri melalui kesediannya menjadi ketua umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," kata AHY.
Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto juga menilai, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus tegas menolak hasil-hasil KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumut.

"Dengan dalih apa pun, Menkumham secara akal dan logika sehat semestinya tidak akan menerima dan seharusnya dengan tegas menolak hasil-hasil KLB," kata Didik di Jakarta, Jumat sore.

Didik mengatakan, sejak awal dirinya berpandangan bahwa KLB dilakukan tanpa mematuhi dan bahkan melanggar konstitusi partai atau Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, termasuk peserta-nya.

Karena itu menurut dia, tidak mungkin KLB yang diselenggarakan secara ilegal dan inskonstitusional menghasilkan keputusan yang sah dan legitimate.

"Untuk itu, jika nantinya hasil KLB yang didaftarkan ke Kemenkumham, Menkumham harus tegas menolaknya," ucap-nya menegaskan.

Dia menjelaskan, ada beberapa argumen Menkumham harus menolak hasil KLB, yaitu hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 termasuk AD/ART dan susunan kepengurusan sudah disahkan Kemenkumham.

"Dan demi hukum Kemenkumham sudah memahami sepenuhnya standing isi maupun struktural kepengurusan-nya," katanya.

Karena itu menurut dia, semestinya demi hukum, Menkumham bisa mengetahui bahwa KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional.

Selain itu menurut Didik, pada tanggal 4 Maret 2021, DPP Partai Demokrat sudah mengirimkan surat dan diterima Kemenkumham terkait posisi pelaksanaan KLB yang ilegal dan inkonstitusional.

Moeldoko memang akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam acara KLB Partai Demokrat.

Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan.

"Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata Pimpinan Sidang Jhoni Allen.

KLB tersebut juga menetapkan Marzuki Alie yang merupakan mantan Ketua DPR RI, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.

Politikus senior Partai Demokrat Max Sopacua menegaskan, KLB Partai Demokrat yang digelar di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut sudah sesuai prosedur.

"Kongres ini aspek legalitasnya adalah dua per tiga pemilik suara atau hitung-hitungannya lebih rendah lagi adalah 50 persen ditambah satu," kata Max Sopacua, di Sibolangit, Deli Serdang, Jumat (5/3).

Menurutnya, dengan terpenuhinya aspek legalitas tersebut, maka tidak ada masalah sama sekali dalam hal pelaksanaan KLB yang akan digelar 5 hingga 7 Maret 2021.

Jika ada yang menyebutkan akan ada upaya pembubaran KLB tersebut dari pihak-pihak yang menentang digelarnya KLB, menurut dia hal itu bukanlah hal yang perlu dirisaukan karena ada petugas keamanan yang bersiaga.

"Kami berpijak pada masalah hukum dan keamanan. dan semuanya itu ada aspek legalitasnya.

Makanya saya bilang tadi orang mau pesta sunatan saja ada izinya masak kongres enggak ada," katanya lagi.

Moeldoko menerima keputusan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3) yang menetapkan dirinya sebagai ketua umum partai.

Hal ini disampaikan Moeldoko melalui sambungan telepon di hadapan kader yang hadir dalam KLB.

"Baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan Saudara. Oke kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko dalam sambutan kemenangan melalui sambungan telepon.

Namun sebelum menerima keputusan KLB, Moeldoko lebih dulu mengajukan tiga pertanyaan kepada kader partai yang memilihnya.

Pertanyaan pertama, Moeldoko memastikan bahwa KLB yang digelar di Sumatra Utara ini sesuai dengan AD/ART partai atau tidak.

Mendengar pertanyaan tersebut, kader yang hadir serentak menjawab, "sesuai".

"Kedua, saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya sebagai ketua umum Demokrat, serius atau tidak?" tanya Moeldoko.

Menjawab pertanyaan itu, kader yang hadir juga serentak menjawab, "serius".

Sedangkan, pertanyaan ketiga yang dilontarkan Moeldoko, ia memastikan bahwa seluruh kader yang memilihnya tetap mengedepankan kepentingan negara ketimbang kepentingan pribadi atau golongan. (*)

Artikel ini telah tayang di republika.co.id dengan judul 'Harapan AHY pada Jokowi Usai Moeldoko Jadi 'Ketum' Demokrat' https://www.republika.co.id/berita/qphw26409/harapan-ahy-pada-jokowi-usai-moeldoko-jadi-ketum-demokrat-part1